Sekretaris Parpadi Lampung Supriyadin | Ist/Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Lampung, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPRD Lampung pada Kamis (10/4/2025).

Rapat tersebut, membahas sejumlah isu strategis terkait tata kelola pergabahan di daerah, termasuk wacana kebijakan diskresi untuk membuka portal pengiriman gabah keluar dari wilayah Lampung.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Lampung dan dihadiri berbagai pihak terkait, antara lain Kepala Dinas Pertanian Lampung, pimpinan wilayah Bulog Lampung, dan Kepala Dinas Perdagangan Lampung.

Dalam forum tersebut, mencuat gagasan untuk membuka portal wilayah atas seperti Mesuji dan Tulang Bawang, untuk mengizinkan pengiriman gabah ke luar daerah, termasuk ke wilayah Sumatera Selatan.

Wacana tersebut, tentunya menjadi perhatian serius berbagai pihak, mengingat dampaknya terhadap ketersediaan dan stabilitas harga gabah lokal.

Sekretaris Perpadi Lampung, Supriyadin mengatakan, pihaknya tidak keberatan terhadap rencana kebijakan tersebut. Menurutnya, sebagai organisasi yang menaungi para pengusaha penggilingan padi, Perpadi memilih mengikuti kebijakan pemerintah.

"Kalau pemerintah membuka portal, silahkan saja, karena itu hak dan kewenangan pemerintah. Namun yang penting, kami dari Perpadi sudah memberikan dukungan maksimal dalam membantu Bulog menyerap gabah," kata Supriyadin.

Menurutnya, saat ini sekitar 80 hingga 90 persen dari penggilingan padi skala besar dan menengah yang tergabung dalam Perpadi, sudah dikerahkan untuk membantu Bulog.

Pabrik-pabrik tersebut, terutama yang memiliki fasilitas oven atau dryer, kini juga sudah difungsikan sepenuhnya untuk penggilingan gabah Bulog, bukan lagi untuk kepentingan komersial.

"Perpadi Lampung sekarang sudah tidak bicara bisnis atau dagang lagi, karena kami sudah merah putih, membantu pemerintah sepenuhnya. Sekarang kami ini jadi mitra kerja Bulog, penggiling gabahnya Bulog, bisa dibilang kerja upahan," ujar Supriyadin.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya pendataan yang terus-menerus terhadap pabrik-pabrik penggilingan yang belum tergabung dalam kerja sama dengan Bulog.

Perpadi juga akan mendorong mereka untuk turut mendukung program pemerintah dalam penyerapan gabah petani, khususnya di tengah masa panen raya yang berbarengan dengan momentum Lebaran Idulfitri 2025.

Supriyadin menegaskan, kondisi pasar beras saat ini relatif sepi meski memasuki panen raya. Hal ini terjadi karena sebagian besar pabrik penggilingan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan Bulog.

"Biasanya menjelang panen raya pasar beras ramai. Tapi sekarang sepi, karena semua pabrik difokuskan bantu Bulog. Ini untuk antisipasi persoalan-persoalan di wilayah seperti Tulang Bawang," tegas Supriyadin.

Supriyadin juga menyoroti persoalan permodalan yang dihadapi para pengusaha penggilingan padi. Ia berharap ada dukungan konkret dari perbankan untuk mempermudah akses modal bagi anggota Perpadi.

"Permodalan ini masalah serius, apalagi setelah pandemi Covid-19, kemampuan keuangan banyak penggilingan menurun. Kalau bank bisa membantu dengan skema yang tidak menyulitkan, tentu sangat membantu kami untuk tetap beroperasi dan mendukung program pemerintah," harap Supriyadin.

Menurutnya, syarat-syarat yang terlalu banyak dari pihak perbankan sering kali menjadi penghambat. Ia berharap ada kebijakan khusus yang memungkinkan akses modal lebih mudah dan cepat.

Supriyadin mengajak seluruh anggota Perpadi di Lampung, untuk tetap tegak lurus dalam mendukung kebijakan pemerintah, khususnya dalam hal penyerapan gabah melalui Bulog.

"Tekad kami jelas, membantu pemerintah, karena kami terus lakukan pendataan anggota dan himbau mereka untuk fokus bantu Bulog. Semua alat, semua sumber daya, kami gunakan untuk kepentingan nasional," pungkasnya.

Sebagai informasi, di wilayah Sumatera Selatan terdapat empat perusahaan penggilingan besar dengan klasifikasi A. Sementara di Jawa Barat dan Banten terdapat tujuh perusahaan besar serupa.

Menyikapi wacana kebijakan diskresi yang membuka jalur keluar gabah, Perpadi mengingatkan pentingnya mempertimbangkan dampak bagi Lampung.

RDP tersebut, diharapkan menghasilkan formulasi kebijakan yang adil dan seimbang, antara kepentingan petani, pengusaha, dan stabilitas pasokan pangan di daerah. (***)

Editor : Febri Arianto