London, Inggris, Menpar Arief Yahya, pariwisata Indonesia, ASEAN, Presiden Joko Widodo

LONDON (Lampungpro.com)-Kementerian Pariwisata (Kemenpar) tidak menyia-yiakan kesempatan untuk promosi investasi saat melakukan�Briefing di London, Inggris, 19 September 2017 lalu.�Lewat even yang diinisiasi Kedutaan Besar Indonesia untuk UK dan Irlandia itu, Kementerian di bawah komando Arief Yahya itu mengajak pengusaha benua biru Eropa berdiskusi dan membangun business opportunity di sektor pariwisata Indonesia yang ibarat kuncup bunga, tak lama lagi bakal merekah indah berwarna-warni.

Kegiatan yang dilaksanakan 19 September 2017 pukul 09.00 waktu setempat ini akan dihadiri berbagai kalangan dan publik Inggris. Utamanya para stakeholders terkait. Pengusaha pemerintah, media, akademisi dan unsur lainnya, dijadwalkan hadir di even itu. Mereka akan diberi penjelasan dan pemahaman tentang sektor pariwisata Indonesia yang tengah bergeliat kencang. Sektor yang pertumbuhannya tertinggi di ASEAN, mencapai 20 persen.

Para investor dan kalangan pebisnis juga akan dipaparkan tentang�natural and resources Indonesia yang berada di urutan 14 terbaik dunia (data World Economic Forum 2017). Sektor pariwisata yang juga akan mendrive sektor lainnya untuk ikutan nimbrung memaparkan semua potensinya. Dan semua ini, akan dipaparkan dengan detail di Gedung Kedutaan Besar Indonesia untuk UK dan Irlandia, 30 Great Peter Street, London, SW1P 2BU.

"Acara ini tujuannya memberikan update mengenai kondisi terkini Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya serta potensi bisnis di sektor trade, tourism dan investment (TTI)," ujar Hiramsyah S. Thaib, Ketua Tim Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata, Selasa (19/9).

Hiramsyah mengatakan, peluang investasi di sektor pariwisata di Indonesia sangatlah besar. Sektor pariwisata memiliki berbagai keunggulan yang dipastikan bakal menarik minat investor.

Dasarnya ada. Pertama, pariwisata tercatat sebagai penyumbang PDB, devisa dan lapangan kerja yang paling mudah dan murah. Di tahun 2017 pariwisata Indonesia juga menduduki peringkat ke-42 dalam Tourism Competitiveness Index Rangking.

Proyeksi pendapatan negara, berdasarkan data Pusdatin Kemenpar tahun 2014 mengungkapkan bahwa pariwisata menjadi sektor inti dan menjadi sumber devisa tertinggi di tahun 2020 kelak. "Jauh meningkat dibanding sektor minyak dan gas bumi," ujar Hiramsyah.

Untuk mengejar target tersebut, Presiden Joko Widodo sendiri telah menetapkan bahwa pariwiasta sebagai leading sector yang wajib didukung kementerian lainnya. Realisasinya adalah berupa pembentukan 10 Bali baru atau juga yang dikenal sebagai 10 destinasi pariwisata prioritas dengan formulasi strategi pengembangan 3A. Yakni atraksi, aksesibilitas dan amenitas.

Deputi Bidang Pengembangan dan Pemasaran Mancanegara Kemenpar, I Gde Pitana mengatakan, nantinya yang akan dipaparkan kepada para stakeholers adalah 10 Bali Baru tersebut. Itu artinya, Danau Toba, Sumatera Utara dengan proyeksi performa di tahun 2019 sebanyak 1.600 miliar dolar AS iktu dipaparkan. Begitu juga Tanjung Kelayang, Bangka Belitung, dengan proyeksi performa di tahun 2019 sebanyak 4.000 miliar dolar AS.

Setalah itu Kota Tua dan Kepulauan Seribu, DKI Jakarta-Kepulauan Seribu, dengan proyeksi performa 1.500 miliar dolar AS, Borobudur, Magelang, dengan proyeksi performa 1.500 miliar dolar AS, Bromo-Tengger-Semeru, Jawa Timur, dengan proyeksi performa 1.400 miliar dolar AS,

Mandalika Lombok dengan proyeksi performa 3.000 miliar dolar AS, juga Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur dengan proyeksi performa 1.200 miliar dolar AS.

Kemudian juga Wakatobi di Sulawesi Tenggara, dengan proyeksi performa sebanyak 1.500 miliar dolar AS, Morotai di Maluku Utara dengan proyeksi performa 2.900 miliar dolar AS.

"Implementasi pengembangan 10 Bali Baru tersebut dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan terangkum dalam rumus ABCGM, yakni academic, business, community, government, dan media," ujar Pitana.

Sementara realisasi investasi di destinasi-destinasi tersebut memiliki perbandingan di mana jumlah investor asing jauh melebihi investor lokal.

Sebagai penunjang, Menteri Pariwisata juga telah menetapkan program KEK, atau Kawasan Ekonomi Khusus, dengan menitikberatkan di insentif pajak, import duty dan pajak-pajak tambahan lainnya, serta regulasi industri yang dilibatkan.

"Di samping itu, promosi melalui media juga dilakukan sebagai upaya penyebarluasan informasi dan memasarkan program 10 Bali Baru tersebut kepada masyarakat dunia, dengan dua penghargaan yang diraih sekaligus dalam Kompetisi Video Pariwisata Dunia UNWTO," ujar Pitana.

Menteri Pariwisata Arief Yahya menyambut baik acara yang digagas oleh Dr. Rizal Sukma, Duta Besar Indonesia untuk UK dan Irlandia. Dia pun tak ragu mengundang investor Eropa yang bergerak di sektor pariwisata untuk menanamkan modal ke destinasi yang punya atraksi berbasis alam, budaya dan buatan yang sedang berkembang seperti Indonesia.

Bagi Marketeer of The Year 2013 versi MarkPlus itu, tourism adalah pintu pembuka trade and investement yang paling efektif. Tourism sebagai driver pada sektor perdagangan dan investasi.

Peluangnya pun tergolong besar. Maklum, sejumlah tokoh penting diagendakan ikut hadir di tengah acara. Selain Dubes Indonesia untuk UK dan Irlandia, ada Perdana Menteri UK Utusan Khusus Perdagangan Indonesia dan ASEAN Richard Graham, MP, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Prof. Dr. Yohana S. Yembise, serta Ketua Satuan Tugas Bank Indonesia untuk Rapat Tahunan IMF/WB 2018 Mr. Peter Jacob.

Sementara pembicara yang hadir, selain Hiramsyah S Thaib adalah Dr. Aida Budiman selaku Direktur Eksekutif Departemen Internasional Bank Indonesia, Dr. Philip Jusario Vermonte selaku Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Dr Siswo Pramono selaku Ketua Perencanaan Kebijakan dan Agen Pembangunan, Kementerian Luar Negeri, Sondang Anggraini selaku Deputi Perwakilan Tetap/Duta Besar untuk Isu-isu WTO Sektor Indonesia di Jenewa, serta Rainer Haryanto selaku Direktur Program, Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas. (*)