JAKARTA (Lampungpro.com)-Potensi pariwisata nasional terus dikembangkan oleh Kementrian Pariwisata, salah satunya yang berbasis kebudayaan. Agar bisa maksimal dalam pelaksanannya kementerian yang dikomandoi oleh Arief Yahya ini menjalin kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Wisata Budaya Kemenpar, Lokot Ahmad Enda mengatakan, memorandum of understanding (MoU) kedua kementerian telah ditandatangani beberapa waktu lalu. "Saat ini sedang disiapkan Perjanjian Kerja sama (PKS) sebagai tindak lanjut MoU tersebut," ujar Lokot, Selasa (28/3) lalu.

Secara detail, PKS itu berkaitan dengan ruang lingkup yang berisi pengembangan Destinasi Budaya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab baik dari Kemenpar maupun dari Kemendikbud yang berupa fasilitasi, pelestarian, pemanfaatan cagar budaya benda dan tak benda.

Dalam posisinya, Kemendikbud telah menyiapkan destinasi yang dapat dimanfaatkan oleh Kemenpar seperti Borobudur, Prambanan, Kawasan Sangiran dan museum lainnya.

Lewat program ini, kata dia, Kemenpar akan mengembangkan wisata budaya yang berbasis pada pendidikan. Nantinya, wisatawan yang melakukan perjalanan wisata budaya mendapatkan edukasi tentang kebudayaan tersebut, sehingga menambah wawasan maupun pengetahuan mereka.

Menurutnya, peninggalan budaya baik benda maupun bukan benda, itu memiliki dua value. Pertama cultural value, yang menjadi wilayah Kemendikbud. Kedua, commercial value atau financial value.

"Ketika karya budaya itu sudah bisa dipromosikan, dikelola dan menghasilkan value, maka itu sudah menjadi wilayah Kemenpar," katanya.

Kemenpar menawarkan sejumlah program seperti memfasilitasi pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai Destinasi Warisan Budaya.

Kemudian melestarikan Cagar Budaya yang berstatus warisan budaya dunia sebagai daya tarik wisata budaya, melestarikan warisan budaya tak benda yang sudah ditetapkan UNESCO, pelestarian museum sebagai daya tarik wisata budaya.

"Memfasilitasi kegiatan percepatan pengembangan Destinasi Wisata Budaya, event festival budaya di daerah, serta revitalisasi Desa-Desa Wisata berbasis budaya," kata dia.

Saat ditanya tentang kapan program tersebut direalisasikan, pihaknya mengatakan bahwa kedua kementerian masih melakukan pendalaman terhadap PKS-nya. Tapi secara prinsip sudah tidak ada kendala untuk menjalankannya.

"Diharapkan dilaksanakan pada tahun ini. Prinsipnya tidak ada kendala. Hanya perlu waktu untuk mendiskusikan isi dari perjanjian kerja sama tersebut," ujarnya.