Kondisi Banjir di Bandar Lampung | Lampungpro.co/Dok Warga

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Dosen Teknik Geomatika Institut Teknologi Sumatera (Itera) yang juga peneliti banjir, Ir. Arif Rohman, S.T.,M.T., menyatakan banjir di Bandar Lampung dapat ditangani dengan pendekatan yang tepat seperti disaster risk reduction (DRR).

Arif Rohman mengatakan, strategi DRR tersebut dapat diterapkan melalui berbagai upaya mitigasi seperti peningkatan kapasitas drainase, penerapan konsep kota spons (sponge city), dan optimalisasi lahan hijau sebagai daerah resapan.

Meski demikian, Arif Rohman sangat menyayangkan kondisi saat ini dimana banyak kota masih mengandalkan banjir dengan solusi jangka pendek, seperti pompa air dan peninggian tanggul, yang sebenarnya hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akar permasalahan.

"Banjir adalah bagian dari siklus hidrologi yang alami, jadi ketika curah hujan tinggi, maka air yang turun akan mencari jalannya sendiri, terutama ke daerah yang secara alami merupakan dataran banjir," kata Arif Rohman dalam keterangannya, Minggu (19/1/2025).

Menurutnya, urbanisasi yang pesat membuat air kehilangan tempat resapannya, sehingga aliran permukaan meningkat drastis dan menyebabkan genangan, sehingga alih-alih terus menyalahkan cuaca atau kondisi geografis, maka pendekatan yang lebih tepat dengan memahami banjir pasti terjadi, tetapi dampaknya bisa dikurangi.

"Hal ini tentunya telah menjadi kesepakatan dalam studi kebencanaan melalui pendekatan pengurangan risiko bencana atau DRR)," ujar Arif Rohman.

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Itera ini juga menyebut, salah satu kesalahan terbesar dalam memahami banjir yakni menganggapnya sebagai masalah lokal semata, padahal kawasan yang tergenang banjir merupakan hasil dari perubahan tata guna lahan di tempat lain.

"Kita sering mendengar deforestasi di daerah hulu meningkatkan limpasan air ke daerah hilir, sehingga debit sungai meningkat dan memperbesar risiko banjir. Dengan prinsip yang sama, jika banjir terjadi di daerah Way Lunik, Panjang, Bandar Lampung, maka seharusnya pemerintah dapat mengidentifikasi daerah mana saja yang berkontribusi besar dalam mengalirkan air ke sana," sebut Arif Rohman.

Arif Rohman juga mengungkapkan, salah satu konsep pengambilan keputusan untuk identifikasi wilayah yang dapat digunakan adalah multi criteria decision making (MDMC) melalui analisis spasial.

"MDMC sering digunakan untuk menilai risiko banjir, menganalisis dampak penggunaan lahan, dan menentukan alokasi lahan. Land Use Examination Global Model (LEX-GM) adalah model yang kami kembangkan untuk menganalisis dampak penggunaan lahan dan menentukan alokasi lahan," ungkap Arif Rohman.

Model tersebut, juga berfungsi untuk memetakan pola perubahan tata guna lahan, memprediksi dampaknya terhadap hidrologi, serta mengidentifikasi area mana yang memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan risiko banjir.

Dengan model pengambilan keputusan yang dapat lebih berbasis bukti atau evidence-based decision making, maka pemerintah dapat menentukan zona-zona yang perlu dilindungi, menetapkan kebijakan tata ruang yang lebih adaptif, serta mengembangkan strategi mitigasi yang lebih efektif

Selain itu, model tersebut juga bisa digunakan untuk mendukung konsep Nature Based Solutions (NBS), yaitu pendekatan mitigasi banjir yang memanfaatkan ekosistem alami seperti pembuatan ruang hijau perkotaan sebagai solusi berkelanjutan.

"Teknologi saat ini memungkinkan penerapan model banjir secara lebih akurat, dengan pesawat nirawak atau drone, kita dapat menghasilkan model topografi yang sangat detail," tambah Arif Rohman.

Selain itu, smartphone yang tiap orang miliki juga dapat digunakan untuk menerima informasi secara real time dengan menampilkan zona rawan banjir, serta berfungsi sebagai alat bantu evakuasi.

Menurutnya, pola banjir di perkotaan bukan hanya masalah air yang meluap, karena hal ini terjadi akibat keterkaitan disetiap wilayah, sehingga kebijakan yang diambil akan tetap bersifat parsial dan tidak efektif, serta hanya akan menjadi siklus reaktif yang tidak pernah tuntas.

Dengan memahami banjir pasti datang, maka pemerintah harus bisa memastikan dampaknya bisa dikurangi melalui perencanaan tata guna lahan yang lebih cerdas dan inovatif, sehingga mitigasi banjir bukan lagi sekadar wacana, tetapi benar-benar menjadi bagian dari kebijakan tata ruang yang berkelanjutan. (***)

Editor : Febri Arianto