Ketua Fraksi Gerindra Kota Bandar Lampung, Dewi Mayang Suri Djausal saat menjelaskan kepada peserta dialog | LAMPUNGPRO.CO

Menanggapi hal itu, anggota Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Dewi Mayang Suri Djausal, menegaskan pihaknya berkomitmen mengawal pelaksanaan kebijakan agar kelompok rentan mendapat hak setara.

“Saya paham betul permasalahan ini. Kami di DPRD akan terus mengawasi agar fasilitas dan kesetaraan bisa dirasakan masyarakat setiap hari. Kelompok rentan jangan hanya dijadikan objek kebijakan, tapi harus jadi subjek yang terlibat langsung,” ujar Mayang, yang juga Ketua Fraksi Gerindra Kota Bandar Lampung.

Ia mencontohkan kendala nyata yang sering dialami penyandang disabilitas, mulai dari transportasi umum hingga layanan kesehatan. “Sulit sekali mengakses transportasi, kadang mereka ditolak naik, padahal membayar dengan normal. Di bidang kesehatan, prosedurnya berbelit. Sebelum terapi, harus lapor dulu ke puskesmas terdekat. Itu sangat menyulitkan,” ucapnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Rizaldi Adrian, menyampaikan bahwa Pemkot Bandar Lampung telah menyiapkan sejumlah langkah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

“Tiga hal utama yang menjadi target adalah pendidikan inklusif, ketenagakerjaan, dan infrastruktur ramah disabilitas,” kata Rizaldi.

Menurutnya, pada 2025 ditargetkan ada 25 sekolah inklusif, dan pada 2029 jumlahnya meningkat menjadi 65 sekolah. Untuk tenaga kerja disabilitas, jumlah yang saat ini baru 50 orang ditargetkan bertambah menjadi 130 orang pada 2029.