Pimpinan Media Muhammad Asyihin. Lampungpro.co/doc

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) patut diapresiasi. Negara hadir, piring terisi, gizi terjaga. Itu kabar baik bahkan sangat baik. Namun, di tengah euforia dapur yang mengepul dan kilau status PPPK, ada satu kelompok yang kembali diminta menelan ludah: pegawai honorer, terutama guru, yang puluhan tahun mengabdi dengan honor setipis tisu warung makan.

Ironisnya, ketika sebagian pegawai program baru disiapkan naik kelas menjadi PPPK penuh, guru honorer yang telah belasan hingga puluhan tahun berdiri di depan papan tulis justru diparkir sebagai PPPK paruh waktu. Paruh waktu statusnya, penuh waktu beban hidupnya. Soal gaji, jangan ditanya—lebih tepat ditunggu. Sebab, semuanya bergantung pada kemampuan pemerintah daerah. Jika daerah kuat, aman. Jika daerah megap-megap, guru ikut ngos-ngosan.

Yang lebih getir, guru PPPK paruh waktu pada praktiknya bekerja layaknya ASN penuh. Jam masuk sama pukul 07.00. Jam pulang pun tak jauh beda sekitar pukul 16.00. Beban administrasi, laporan, perangkat ajar, hingga tugas tambahan tetap berjalan. Mereka hadir di sekolah setiap hari, mengikuti aturan kedinasan, memikul tanggung jawab pendidikan yang sama. Bedanya hanya satu: saat gaji diterima, kesenjangannya terasa sangat jauh.

Di sinilah paradoks itu berdiri telanjang. Kewajiban disamaratakan, hak dikerdilkan. Status paruh waktu seolah hanya menjadi istilah administratif, bukan cerminan realitas kerja di lapangan. Guru tetap diminta profesional, disiplin, dan total, tetapi penghargaan finansialnya setengah bahkan kadang kurang dari itu.

Negara tampak rajin memberi label “pengabdian” pada guru. Sayangnya, kata pengabdian kerap dijadikan alasan untuk menunda kepastian hidup. Guru diminta ikhlas, sabar, dan legowo, seolah-olah nasi bisa dimasak dari istilah “pahlawan tanpa tanda jasa”.

Padahal, sejarah memberi pelajaran yang sangat jelas. Tidak perlu jauh-jauh, cukup menoleh ke Jepang. Saat Hiroshima dan Nagasaki luluh lantak, yang pertama mereka lakukan bukan menghitung gedung atau menyusun proyek mercusuar. Mereka justru mengumpulkan para guru yang masih hidup. Mereka paham betul satu hal: negara dibangun dari kepala manusia, bukan dari beton semata.

Di negeri ini termasuk di daerah, guru kerap diperlakukan layaknya bonus stage. Jika ada anggaran, diurus. Jika tidak ada, diminta maklum. Padahal, tanpa guru, tidak akan lahir dokter, insinyur, ahli gizi, bahkan para birokrat yang hari ini sibuk merumuskan kebijakan.

Program MBG boleh dan harus terus berjalan. Itu program baik. Namun jangan sampai negara terlihat lebih rajin mengenyangkan piring daripada mengisi pikiran. Guru tidak butuh pujian seremonial setiap Hari Guru. Mereka membutuhkan kepastian status, kejelasan penghasilan, dan perlakuan yang adil antara beban kerja dan hak yang diterima.

Sudah saatnya pemerintah berhenti mengatakan, “Guru itu pengabdian,” lalu berharap mereka hidup dari udara dan tepuk tangan. Pengabdian tanpa keadilan bukanlah kemuliaan melainkan pembiaran.

Jika negara sungguh menginginkan masa depan yang cerdas, jangan perlakukan guru seperti catatan kaki dalam APBN. Sebab sejarah telah membuktikan: bangsa besar tidak lahir dari dapur saja, tetapi dari ruang kelas yang gurunya dihargai bukan sekadar disuruh bertahan.(EdAI)

Muhammad Asyihin, S. Pd., M.M. (Pimpinan Media)