JAKARTA (Lampro): Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI) menjajaki kerja sama dengan Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) untuk program penyediaan rumah murah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). "Kami ingin ikut ambil bagian dalam menyediakan rumah bagi para ASN, terutama yang gaji pokoknya kurang atau sama dengan Rp4 juta per bulan," kata Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata saat bertemu dengan Ketua Umum DPKN Prof Zudan Arif Fakrulloh di kantor Ditjen Dukcapil, Jakarta, Rabu (25/1/2017).

Lewat Paket Kebijakan Ekonomi XIII, pemerintah berkomitmen menuntaskan Program Sejuta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk para ASN, TNI/Polri, dan buruh pabrik. Data Kementerian PUPR menunjukkan, hingga 30 Desember 2016 realisasi pembangunan program satu juta rumah telah mencapai 805.169 unit. Tetapi dari jumlah tersebut, kepemilikan perumahan khusus bagi PNS, masih amat minim.

Menurut Soelaeman, dalam program 1 juta rumah tersebut, pemerintah tak memberikan batasan target sasaran. Hanya saja, paket kebijakan tersebut memudahkan PNS untuk mendapatkan rumah yang layak melalui deregulasi proses perizinan. Bagi REI, tidak menutup kemungkinan menyediakan rumah bagi PNS golongan di atas MBR dengan skema non subsidi. Sebab, yang belum punya rumah ternyata bukan hanya dari golongan MBR.

Faktor komposisi perumahan dalam satu kawasan permukiman juga memungkinkan perbandingan 3:2:1 untuk unit rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah. Adapun jumlah rumah sederhana di sebuah kawasan minimal mencapai 300 unit. Pemerintah juga memberikan insentif bagi MBR seperti bunga kredit KPR yang hanya 5 persen. Selain itu, bagi PNS yang mengambil rumah melalui Bapertarum akan bantuan uang muka KPR hingga Rp5,8 juta.

Sedangkan insentif untuk pengembang adalah PPh final atas peralihan hak tanah dan bangunan hanya dikenakan satu persen. Belum cukup sampai di situ, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga kena potongan 25%. Program penyediaan rumah PNS memang merupakan prioritas bagi DPKN di bawah kepemimpinan Prof Zudan. Sebab, dengan memiliki rumah sendiri berarti kesejahteraan PNS semakin meningkat.

Hanya saja Zudan menggarisbawahi fasilitas rumah bagi PNS itu harus murah, tidak terlalu kecil dan bagus. "Jangan sampai rumah ditawarkan tapi tidak ada PNS yang berminat, karena itu tadi terlalu kecil," ujar Dirjen Dukcapil Kemendagri ini memberikan arahan. Kemudian dari sisi skema pembayaran, Zudan minta agar dibuat agak longgar dengan berbagai skema pembayaran.

Supaya kerja sama ini lebih cepat terwujud Zudan meminta dibuatkan draft MoU untuk segera disepakati dan diteken kedua pihak. Setelah itu, Zudan akan mendorong setiap pengurus Korpri di kementerian/lembaga dan daerah segera mendaftarkan PNS yang belum punya rumah dan berminat pada program KPR bersubsidi ini.

Pada bagian lain, Plt Gubernur Gorontalo mendorong REI bisa bekerja sama dengan toko online milik Korpri, TokTok. "Jadi REI yang membangun rumahnya, nanti menawarkan rumah yang sudah jadi itu lewat TokTok. Para PNS membeli rumah itu lewat TokTok," kata Zudan. (PRO1)