Menantang perubahan itu seperti berdiri menahan deburan ombak. Satu dua kali hantaman, masih kuat berdiri. Tapi lama-lama pasti ambruk. Tak ada cara lain melawan deburan ombak, kecuali berselancar bersamanya, baru terasa nikmat.

Begitulah yang terjadi jika berusaha menahan digitalisasi yang tengah menggempur berbagai sendi kehidupan. Satu dua kali protes boleh saja dilakukan, tapi itu cuma mengulur waktu. Jangankan cuma protes, para raksasa bermodal besar satu per satu rontok karena mencoba bertahan.

Siapa tak kenal betapa besarnya Harian The New York Times, Amerika Serikat. Ketika tutup, pada CEO-nya cuma bisa berkata, "Kami tak belajar dari hancurnya Nokia." Siapa tak memakai Blackberry sepuluh tahun lalu? Tapi semua kini tergantikan Android yang penuh dengan digitalisasi.

Dunia berubah menjadi virtual. Tak ada yang bisa menghalanginya. Belanja kini tak harus memakai uang kartal dan kartu kredit. Pemerintah menggalakan Gerakan Nasional Non Tunai (GNTT) untuk mengurangi penggunaan uang kartal. Gaji pegawai negeri sipil (PNS) di Lampung pun tak lagi lewat bendahara mulai 1 November 2017, tapi lewat rekening bank.

Sebagai jurnalis yang bekerja 20 tahun di media cetak, saya merasakan hantaman itu. Satu persatu pembaca putus berlangganan karena media massa online. Satu per satu majalah yang saya kenal sejak kecil tutup, seperti majalah remaja Hai.

Tapi tak ada insan media yang demo atas kenyataan ini. Ribuan karyawan harus di-PHK dan jutaan yang masih bertahan di media cetak kini menanti lonceng kematian. Meratap dan mengutuk cuma mengulur waktu kematian, tanpa ada solusi, karena era digital tetap akan berlalu. Dia akan melindas siapa pun yang mencoba menghalangi.

Era digital pasti juga menghantam dunia transportasi, termasuk Lampung. Mencoba bertahan dengan demo cuma menahan sesaat, tapi takkan bisa menghentikannya. Langkah terbaik adalah mengajak perguruan tinggi mengamalkan tridarmanya. Terutama yang memiliki jurusan komputer dan informatika untuk mengembangkan aplikasi sendiri, bagi yang tak ingin bergabung dengan jaringan transportasi online Jakarta.

Pemerintah pun bisa berperan dengan menganggarkan dana untuk membangun aplikasi itu. Bukan dengan tidak mengeluarkan izin usahanya.

Tabik puuunnn.....

Amiruddin Sormin
Wartawan Utama