BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Tenaga Ahli (TA) Pemerintah Provinsi Lampung kini tengah mengkaji penguatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai salah satu solusi peningkatan kesejahteraan petani. Selain pengembangan usaha, Bumdes dapat digunakan untuk pembangunana, pemberdayaan, dan bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan dana bergulir.

Sebagai badan usaha miliki desa, Bumdes dipandang sebagai bentuk penguatan lembaga ekonomi dan menjadi alat pendayagunaan ekonomi dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa. Bumdes dapat menjadi tulang punggung perekonomian pemerintah desa untuk kesejahteraan warga, kata Koordinator TA Provinsi Lampung, Irwan Effendi, di Bandar Lampung, Senin (28/1/2019).

Kajian tersebut, kata Irwan, bakal diseminarkan pada Rabu (30/1/2019) di Bandar Lampung, dengan menghadirkan para stakeholder pembangunan desa. Menurut Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Unila) ini, seminar kan mencari faktor penyebab dan solusi bagaimana penguatan Bumdes dalam menopang usaha mikro kecil dan menengah untuk peningkatan kesejahteraan petani.

Sebelum Bumdes bergulir di Lampung, sejak 2015 Pemprov Lampung melaksanakan Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai). Ini merupakan gerakan dari, oleh, dan untuk masyarakat di Lampung agar secara bersama-sama mempercepat pembangunan infrastruktur desa.

Selain itu, kata dia, dalam upaya pemerataan pembangunan dan percepatan pengentasan kemiskinan khususnya di wilayah pesisir, mendekati akhir 2018 diterbitkan Pergub 24 Tahun 2018 tentang Gerakan Membangun Pesisir Lampung Berdaya Guna (Gerbang Pelana). Menurut Irwan, Gerbang Pelana ini merupakan program pembangunan wilayah terpadu dengan memperkuat pembangunan infrastruktur, perekonomian dan pemberdayaan masyarakat di kabupaten/kota, kecamatan, desa di wilayah pesisir Lampung secara optimal dan terpadu.

Masalahnya adalah bagaimana mensinergikan program-program tersebut bagi pembangunan desa untuk kesejahteraan petani, yang merupakan sebagian besar penduduk yang tinggal di desa. Seminar ini digelar sesuai tugas Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung yaitu pemberian saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi atas pemecahan masalah, kepada Gubernur, kata Irwan Effendi. (PRO1)