Masyarakat Dipasena saat ikut bergotong royong memasang tiang listrik. LAMPUNGPRO.CO/P3UW LAMPUNG

RAWAJITU TIMUR (Lampungpro.co): Hiruk-pikuk pembangunan jaringan listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) di wilayah pertambakan terbesar di Indonesia, Bumi Dipasena, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulangbawang, Lampung, kini  jadi pemandangan keseharian. Saat ini sedang dibangun gardu induk PLN di pintu gerbang Dipasena sebesar 60 Megawatt.

Jaringan sutet mulai mengarah ke Rawajitu. Ribuan tiang beton, besi, dan ribuan kilometer kabel dipasang di seluruh areal pertambakan. Bahkan para vendor (rekanan) PLN jor-joran menawarkan instalasi sambung baru KWH, perang tarif, saling sikut, dan jualan kecap untuk menjaring keuntungan yang cenderung mencekik kantong rakyat dengan menjanjikan KWH lebih cepat terpasang.

Itu semua bukan simsalabim atau tiba-tiba hadir dan berdiri seperti kisah Seribu Satu Malam. Tidak! Semua itu penuh dengan liku dan luka yang dibayar dengan mahar pengorbanan air mata, harta, darah, hingga jiwa para petambak Dipasena.

Terlalu naif dan tak sebanding membandingkan masuknya PLN ke Dipasena sama dengan wilayah lain. Semuanya berawal konflik kemitraan inti-plasma yang berkepanjangan dan berujung dengan pemutusan hubungan kerja sama kedua belah pihak. Klimaksnya, perusahaan memutus seluruh jaringan aliran listrik ke areal pertambakan awal 2011 silam.

Awalnya, Dipasena adalah kota di tengah hutan penuh gemerlap lampu bercahaya di malam hari, suara kincir gemercik berputar menyentuh permukaan tambak tiada henti, dan puluhan ribu pelaku budidaya udang mulai dari petani tambak. Tiba-tiba, karyawan dan keluarganya yang selama ini menggantungkan hidup di Dipasena gelap gulita. Lampu listrik berganti lampu teplok berbahan kaleng dan botol bekas. 

Tak ada lagi listrik dan semua kegiatan budidaya dan kegiatan penunjang lainnya terhenti. Semua berubah menjadi sunyi senyap. Dipasena berubah jadi kota mati.

Direktur Utama PT PLN Dahlan Iskan langsung memerintahkan jajarannya untuk tarik kabel dari Simpang Penawar hingga pintu gerbang Dipasena, sepanjang 60 km. Dalam waktu sesingkat-singkatnya berhasil. Tapi semuanya harus terhenti sampai pintu gerbang Dipasena, perusahaan inti PT Aruna Wijaya Sakti (AWS) tak memberikan izin PLN masuk wilayah pertambakan. 

Para petambak saat gotong royong menarik kabel untuk mendapat aliran listrik PLN pada 2011. LAMPUNGPRO/P3UW LAMPUNG

Sayangnya tak lama dari itu Dahlan Iskan dan Fadel Muhammad, Menteri Kalautan dan Perikanan yang banyak membela petambak diberhentikan dari jabatannya. Melihat kabel PLN terhenti di pentu pintu gerbang,  petambak berinisiatif menarik kabel yang ada ada milik perusahaan yang lama tak teraliri listrik.

Upaya ini dilakukan sebagai simbol perlawanan, agar kabel dapat terhubung masuk ke wilayah Dipasena. Tragis  satu petambak tersengat aliran listrik. Di hari kedua mereka bergotong-royong  menarik kabel tersebut. Padahal di hari pertama aliran listrik itu dipastikan kosong.

Pada hari kedua itu diduga aliran setrum sengaja dimasukkan dari mesin pembangkit milik perusahaan yang terletak di PT Wachyuni Mandiri, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan. Rahmat yang saat itu menjadi tim sukarelawan penyambungan terkulai lemas, tergantung di atas tiang listrik, terikat sabuk pengaman. Sementara ratusan petambak berada di sekitarnya menyaksikan dengan bingung dan amarah yang memuncak. Saat ini Rahmat lumpuh.

Rahmat, sukarelawan yang terluka akibat menyambung aliran listrik pada 2011. LAMPUNGPRO.CO/P3UW LAMPUNG

Persoalan Dipasena ini bukan baru muncul kepermukaan sehari dua hari. Dimulai dari era Presiden Abdurrahman Wahid hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Program 100 hari pertamanya menjanjikan menuntaskan persoalan Dipasena, ternyata sampai ujung periode keduanya pun tak bukti.

Bertahun-tahun berkonflik dengan perusahaan yang nyaris tanpa kehadiran negara. Atas kesadaran kedua belah pihak, pada 2017 perusahaan inti PT AWS dan petambak melalui organisasi petambak Perhimpunan Petambak Pengusaha Udang Wilayah (P3UW) Lampung, berdamai.

Inti dari perdamaian itu, hutang piutang kedua belah pihak baik perusahaan maupun petambak akibat perjanjian kerjasama kemitraan dihapuskan. Sertifikat hak milik petambak akan dibagikan, dan persoalan hukum yang terjadi selama konflik berlangsung dihentikan. 

Kemudian, seluruh fasilitas sosial dan umum milik perusahaan dipinjam pakaikan kepada pemerintahan desa. Seluruh fasilitas budidaya dipinjamkan kepada P3UW dan perusahaan diperkenankan untuk melakukan bisnis di wilayah pertambakan Dipasena dengan mekanisme pasar bebas tanpa monopoli.

Dampak positif dari perdamaian itu adalah kepastian dan ketenangan dalam usaha para pihak di Dipasena. Lebih dari itu memudahkan negara hadir dan mengintervensi kegiatan dan kebutuhan dasar petambak Dipasena sebagai warga negara Indonesia. Misalnya, hak dasar mendapatkan rasa aman, hak mendapatkan penerangan listrik, kesehatan, pendidikan, komunikasi informasi, dan sarana transportasi.

Akibat perdamain inilah PLN diberikan akses untuk menjangkau rakyat Indonesia di Bumi Dipasena. Lebih dari 16 kali Ketua P3UW ikut rapat baik di Kementerian ESDM, Menko Maritim, Kemmentrian Keluatan dan Perikanan. Semuanya membahasPLN ke Dipasena, itu menunjukan Presiden Jokowi serius mengaliri listrik PLN ke Dipasena.

Terbukti dua tahun terkahir PT PLN siang malam bekerja. Walau ditargetkan akhir 2019, tiga dari delapan kampung terang sampai saat ini belum terlaksana sepenuhnya.

Para wanita petambak Dipasena saat ikut menarik kabel listrik pada 2011. LAMPUNGPRO.CO/P3UW LAMPUNG

Sangat disayangkan jaringan PLN yang kini sampai di depan -rumah petambak itu terancam sia-sia. Atau hanya menjadikan pemandangan pilu para petambak. Pasalnya para rekanan dan instalatir sambung baru PLN berlomba-lomba mencari keuntungan dengan menarik tarif jauh lebih mahal dari tarif  resmi PLN.

Ini memberatkan, apalagi ekonomi petambak pasti juga terdampak virus Corona. Sementara petambak yang mengikuti prosedur pendaftaran di PLN  berbulan-bulan KWH tak turun-turun.

Memang, hadirnya PLN di Dipasena melalui proses panjang, penuh duka, dan air mata. Lebih dari itu, ini merupakan sebuah bukti gigihnya perjuangan rakyat untuk menegakkan kedulatan negara di atas Tanah Air terhadap sebuah korporasi yang selama ini mendominasi dan memonopoli.

Akankah PLN akan abai terhadap apa yang dirasakan para pertambak udang ini? Dengan pembiaran terhadap prilaku pada calo KWH yang menjadikan petambak menjadi santapan dengan memeras mereka di zaman sulit ini?  P3UW berharap dapat segera mengonsolidasikan kekuatannya sehingga petambak Dipasena yang notabene anggota P3UW segera menikmati terangnya Dipasena dengan harga pasang KWH sewajarnya. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei...! (NAFIAN FAIZ KETUA P3UW LAMPUNG 2008-2019/PRO1)