Tanpa kehadiran negara, kota ini akan terus mengalami “krisis transportasi” yang memperlebar ketimpangan sosial dan ekonomi.

Diawali dengan dua koridor dan 40 armada, layanan ini berkembang jadi tujuh koridor dengan 250 bus. Namun masalah muncul dari awal: resistensi sopir angkot, halte tak layak, hingga sistem tiket manual yang rentan kebocoran. BRT akhirnya bangkrut akibat kredit macet ratusan miliar di Bank Jabar Banten (BJB). Sejumlah bus dilelang, AC dicopot, dan layanan resmi dihentikan.

Di sisi lain, Damri telah melayani transportasi kota Bandar Lampung lebih dari 30 tahun. Namun beban operasional dan sepinya penumpang membuatnya merugi sekitar Rp2 miliar per tahun. Pada 1 April 2019, Pemerintah Kota Bandar Lampung mengalihkan layanan DAMRI ke BRT.

Namun BRT pun tumbang. Alhasil, masyarakat kehilangan dua moda transportasi massal sekaligus—tanpa pengganti.

Kini, sebagian besar warga hanya bergantung pada ojek daring atau kendaraan pribadi dengan ongkos jauh lebih mahal. Bepergian kini makin mahal di Kota Tapis Berseri ini.

Transportasi Publik Jakarta: Disubsidi dan Terintegrasi

Berbanding terbalik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengembangkan sistem transportasi publik yang modern dan terintegrasi. Pemerintah daerah tidak hanya mengatur, tetapi juga memberi subsidi besar-besaran untuk menjamin keterjangkauan harga tiket.

Beberapa moda andalan Jakarta: