2. Minimnya subsidi dan regulasi yang mendukung ekosistem angkutan umum.
3. Ketiadaan integrasi moda dan perencanaan jangka panjang.
Sementara Jakarta menjadikan mobilitas warga sebagai pelayanan dasar yang disubsidi dan diawasi, Bandar Lampung menyerahkan seluruh beban mobilitas pada mekanisme pasar dan sektor swasta—yang akhirnya tumbang.
Bandar Lampung membutuhkan langkah konkret dan cepat untuk menyelamatkan hak mobilitas warganya. Tanpa kehadiran negara, kota ini akan terus mengalami “krisis transportasi” yang memperlebar ketimpangan sosial dan ekonomi. (***)
#Editor: Tim Lampungpro.co
Berikan Komentar
Olahraga
410
Tanggamus
580
273
15-Jun-2025
Universitas Lampung
Universitas Malahayati
Politeknik Negeri Lampung
IIB Darmajaya
Universitas Teknokrat Indonesia
Umitra Lampung
RSUDAM Provinsi Lampung
TDM Honda Lampung
Bank Lampung
DPRD Provinsi Lampung
DPRD Kota Bandar Lampung
DPRD Kota Metro
Pemrov Lampung
Pemkot Bandar Lampung
Pemkab Lampung Selatan
Pemkab Pesisir Barat
Pemkab Pesawaran
Pemkab Lampung Tengah
Pemkot Kota Metro
Pemkab Mesuji
Pemkab Tulangbawang Barat
Suaradotcom
Klikpositif
Siberindo
Goindonesia
