Geser ke atas
News Ekbis Sosok Halal Pelesir Olahraga Nasional Daerah Otomotif

Kanal

Catatan untuk Pemerintahan Mirza-Jihan: Kawal Harga Singkong di Lampung dengan Industrialisasi dan Hilirisasi
Lampungpro.co, 13-Jan-2025

Amiruddin Sormin 322

Share

Petani gelar aksi cabut singkong karena harga anjlok (kiri) dan Gubernur Lampung Terpilih Rahmat Mirzani Djausal. LAMPUNGPRO.CO

Menjaga kualitas singkong produksi petani rendah kadar aci karena dipanen muda yakni lima bulan dari seharusnya di atas 9 bulan. Selain itu, varietas yang ditanam kalah jauh dengan petani di Thailand dan Kamboja.

Menurut Dosen Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Unila), Dr. Ir. Erwanto, M.S., ubikayu atau singkong masih prospektif untuk ketahanan pangan dan energi, kesejahteraan petani, pertumbuhan ekonomi, dan komoditas ekspor. "Ubikayu merupakan bahan baku industri pangan, energi, kosmetik, dan farmasi. Produksi ubikayu Indonesia berada di peringkat 6 dunia, share 4,8% (14,59 juta metric ton tahun 2019). Share ubikayu Lampung 34,6% produksi nasional tahun 2018," kata Erwanto, Senin (13/1/2025).

Sayangnya, kata dia, selama puluhan tahun agribisnis ubikayu di Lampung lebih sering menimbulkan kegaduhan. Akar permasalahan adalah tingginya harga pokok produksi (HPP), rendahnya produktivitas, serta tingginya supply-demand gap. "Belum ada solusi, kebijakan cenderung berupa pendekatan pemadam kebakaran, Penetapan kesepakatan harga saja tidak akan pernah efektif," kata Erwanto yang juga anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Provinsi Lampung itu.

Sebagian besar petani di Lampung, kata dia, passion-nya adalah bercocok tanam ubikayu. Mengimbau mereka pindah komoditas tidak sederhana.

Agribisnis ubikayu yang tidak terurus berujung pada economic loss, setara Rp1 triliun hingga Rp2 triliun lebih per tahun. "JJka berhasil diselamatkan, dana lepas tersebut akan mengalir ke petani, industri, PAD, dan dapat membiayai program mediated partnership," kata Erwanto.

Sebagai solusi jangka pendek, kata Erwanto, disusun kesepakatan baru tentang harga minimum dan rafaksi maksimum. Kesepakatan 2021 bisa menjadi acuan perhitungan kesepakatan baru, bisa menggunakan angka interest rate atau angka inflasi. "Kesepakatan baru harus lebih rinci dan ada implikasi sanksi. Kemudian, perlu dibentuk tim montoring dan evaluasi implementasi kesepakatan baru itu," kata dia.

Sumber daya agribisnis ubikayu perlu dikonsolidasikan guna meraih economic opportunity dan menekan economic loss. Harus ada inisiatif cerdas transformasi agribisnis ubikayu.

1 2 3 4 5

Berikan Komentar

Kopi Pahit

Artikel Lainnya
TPA Sampah Bakung Disegel, Pemkot Bandar Lampung...

Pemkot Bandar Lampung tak perlu cari TPA baru sebagai...

418


Copyright ©2024 lampungproco. All rights reserved