Para ekonom barat sering gagal paham melihat realitas masyarakat Indonesia. Pakem indeks pembangunan manusia (IPM) yang mereka pakai dalam mewujudkan millenium development goal, sering gagal menganalisa bagaimana bisa upah minimum provinsi (UMP) tapi sanggup berkomunikasi pakai ponsel. Lebih ngeri lagi kalau melihat biaya telepon di komponen UMP Lampung yang cukup untuk sekali beli pulsa.

Maka nasehat yang paling sering dilontarkan para ekonom Indonesia kepada para profesor barat agar tak gagal paham adalah, "Rakyat Indonesia itu jangan dilihat dari gaji dan penghasilannya, tapi lihatlah pengeluarannya. Kalau dihitung gajinya ngak masuk akal anak bisa selesai sekolah semua."

Bila melihat UMP Lampung 2017 senilai Rp1,9 juta, memang ngak bakal klop antara kenaikan upah dengan kenaikan inflasi akibat kenaikan tarif dasar listrik dan BBM. Kenaikan upah dan inflasi itu seperti maling dan polisi. Kejar-kejaran, tapi selalu keduluan maling.

Inflasi adalah maling paling mengerikan, lebih ngeri dari maling beneran. Dia merampok tanpa bisa dilawan. Tak bisa ditembak, meski ada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dikawal Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi Lampung, Kejaksaan, Pengadilan Tinggi Lampung, hingga Polda Lampung yang pegang pistol.

Sejak kecil kita memang dididik nrimo. Sambil berangkat sekolah kita bawa es lilin, gorengan, atau kue untuk dititipkan di warung. Bawa telur ayam dan bebek hasil ternak sendiri ke pasar sebagai tambahan uang sekolah, karena gaji orang tua 2T alias tanggal dua tumbang.

Kreatifitas mencari tambahan uang itu amat melekat dan membekas. Sayangnya, kreatifitas itu sering melenceng jadi korupsi dan pungutan liar (pungli) dengan dalih gaji kecil. Sepertinya, kalau ada dana belum pas kalau belum disunat. Mungkin para penyunat dana itu mengira APBD dan APBN seperti anak kecil yang harus disunat biar sah.

Dalam kondisi seperti itu, masyarakat yang senen kemis mencari sesuap nasi lalu dihibur dengan jargon revolusi mental. Terakhir, dibentuk Tim Sapu Bersih Pungli yang konon bakal menyikat pungli mulai dari praktek 'pak ogah' di jalan, parkir liar, uang keamanan, uang rokok, uang denger, hingga pungutan penerimaan siswa baru berkedok uang pagar alias uang pembangunan.

Seandainya semua itu berjalan, niscaya gaji kecil itu lebih bermanfaat, karena pungli dan korupsi jelas menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya menjadi maling berkerah putih yang disebut inflasi. Tabik punnnn....

Amiruddin Sormin
Wartawan Utama