Dua warga Trimulyo, Tegineneng, Pesawaran saat mengemas cabai merah dan cabai hijau ke karung, Kamis (6/8/2020). LAMPUNGPRO.CO/AMIRUDDIN SORMIN

Namun Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, punya pendapat beda. Menurut Mirza, sapaan akrabnya, seringnya harga cabai anjlok diduga ada permainan oknum pedagang antar pulau. "Kami sering dapat laporan, saat mau panen raya di Lampung, cabai di dari Jawa membanjiri Lampung, sehingga harga di petani anjlok," kata Mirza.

Menurut Mirza yang juga Anggota DPRD Provinsi Lampung itu, harus ada payung hukum yang mampu melindungi petani dari permainan harga. Selaku anggota legislatif, Mirza bahkan ingin mengajukan hak inisitif untuk payung hukum tersebut. "Tidak bisa semua diserahkan ke mekanisme pasar. Kalau itu terjadi, selamanya petani tidak akan berdaya menghadapi permainan harga para mafia ini," kata Mirza.

Sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Lampung, Mirza dan kawan-kawan tengah mengumpulkan berbagai data dan riset ke sejumlah daerah agar bisa menyusun draf peraturan daerah yang melindungi harga jual petani, seperti petani cabai. "Kami akan menggandeng lembaga terkait seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menyelidiki apakah benar ada mafia pangan," kata Mirza yang pernah menjabat Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Provinsi Lampung itu. (AMIRUDDIN SORMIN/PRO1)