Gubernur Lampung Saat Kerja Sama investasi di LEIF 2025 | Lampungpro.co/Dok Kominfo

JAKARTA (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Forum Investasi Lampung (FOILA), menggelar Lampung Economic and Investment Forum (LEIF) 2025 di Ballroom Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Forum ini, menjadi ajang strategis untuk memperkuat promosi investasi daerah, mendorong hilirisasi komoditas unggulan, sekaligus memperkenalkan potensi Lampung sebagai magnet investasi nasional.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lampung Bimo Epyanto, perwakilan Kementerian Investasi BKPM, Ketua DPRD Lampung, para project owner proyek strategis, serta 58 calon investor dari berbagai negara sahabat.

Kehadiran puluhan investor asing itu, dinilai sebagai bukti meningkatnya minat dan kepercayaan komunitas internasional terhadap potensi ekonomi dan investasi di Lampung.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, saat ini Lampung siap menjadi pusat hilirisasi lima komoditas strategis, yaitu kelapa, kopi, lada, ubi kayu, dan udang.

"Dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp483,8 triliun pada 2024, menempati Lampung di peringkat keempat tertinggi di Sumatera. Kami membuka peluang besar bagi investor untuk berpartisipasi dalam program hilirisasi di sektor pangan, energi baru terbarukan, dan pariwisata berkelanjutan," kata Rahmat Mirzani Djausal.

Menurutnya, arah kebijakan pembangunan ekonomi Lampung kini fokus pada peningkatan nilai tambah komoditas lokal melalui penguatan industri pengolahan di daerah. Strategi ini, tentunya sejalan dengan visi pemerintah pusat untuk memperkuat hilirisasi dan kemandirian ekonomi daerah.

Rangkaian kegiatan LEIF 2025 yang didukung Bank Indonesia Lampung juga menghadirkan pameran proyek-proyek investasi daerah dan dialog langsung antara calon investor dan project owner. Forum ini menjadi ruang interaktif untuk membahas peluang kerja sama, skema pembiayaan, dan model investasi di sektor prioritas Lampung.

Dengan lokasi yang strategis dan kapasitas pelabuhan yang baik, Lampung yakini siap untuk pertumbuhan berkelanjutan.

Dukungan serupa juga disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Kementerian Investasi BKPM, Imam Soejoedi, yang turut menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan UMKM sebagai bagian dari rantai nilai investasi di daerah.

Dalam forum tersebut, Pemprov Lampung memamerkan 11 proyek investasi unggulan yakni Kemiling Agripark Development Plan, Bakauheni Harbour City, Floating Solar Power Plant, Starch Amilum Excipients in Medication Formula, Kota Baru Area, Sebalang Port, Betan Subing Terminal dan Double Track Railway, Batu Tumpang Tourism, Rajabasa Dharmacity, Way Kanan Industrial Park, serta Gunung Tiga Geothermal Power Plant.

Selain itu, pemerintah juga membuka peluang investasi pada aset-aset potensial milik daerah yang memiliki prospek pengembangan jangka panjang di berbagai sektor, mulai dari pariwisata, energi, hingga industri pengolahan hasil pertanian.

Sebagai langkah konkret, forum ini menghasilkan penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara Pemprov Lampung dan PT. Bakrie Power, terkait rencana investasi energi baru terbarukan di wilayah Lampung.

Langkah tersebut, turut menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat sektor energi hijau, sejalan dengan agenda transisi energi, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Dalam sesi tanya jawab, Gubernur Mirza juga menanggapi isu efisiensi anggaran daerah yang berkaitan dengan kebijakan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) oleh pemerintah pusat.

"Pemotongan TKDD ini sebenarnya bukan pengurangan dana daerah, hanya perubahan mekanisme. Kalau dulu ditransfer ke provinsi atau kabupaten untuk dieksekusi, sekarang sebagian langsung dikelola kementerian, tapi tetap untuk program di daerah," ujar Rahmat Mirzani Djausal.

Gubernur mengakui, Lampung bukan provinsi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) besar, karena tidak memiliki sektor tambang dan dana bagi hasil (DBH). Selama ini Lampung survive dari sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan.

Dari total PDRB Lampung yang mencapai Rp483.8 triliun, hanya sekitar Rp32 triliun atau 6 persen yang bersumber dari anggaran pemerintah, termasuk APBN, APBD, hingga dana desa, setengah dari itu pun habis untuk belanja pegawai. Oleh karenanya Pemprov Lampung memang harus mendorong pertumbuhan lewat sektor usaha.

Gubernur Mirza juga turut menekankan, Lampung kini tengah berfokus pada upaya merajut dan mengkapitalisasi keunggulan infrastruktur yang sudah ada, seperti jalan tol, pelabuhan, dan jaringan logistik.

Pemprov Lampung ingin menjadikan Lampung sebagai tempat yang ramah investasi dan memiliki arah pembangunan yang jelas. Gubernur juga menyoroti pentingnya peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan.

Pertanian Lampung tumbuh 5 persen, tapi produktivitasnya masih setengah dari Vietnam. Ini yang sedang Pemprov Lampung genjot agar dalam tiga sampai lima tahun bisa dua kali lipat.

Pemerintah pusat juga kini fokus mendorong leverage komoditas strategis di Indonesia. Lampung dinilai beruntung, karena memiliki hampir semua potensi yang masuk dalam agenda nasional penguatan hilirisasi.

"Kami sadar pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. BUMD dan BUMN pun terbatas. Karena itu kami butuh mitra investasi yang bisa bersama-sama membangun hilirisasi di Lampung," jelas Gubernur Lampung.

Gubernur menargetkan, dalam lima tahun ke depan, Lampung akan mencapai tahap hilirisasi penuh terhadap komoditas unggulannya, dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Melalui LEIF 2025, Pemprov Lampung berharap terbangunnya sinergi nyata antara pemerintah, pelaku usaha, dan investor global dalam mempercepat transformasi ekonomi hijau, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. (***)

Editor : Febri Arianto