BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Lembaga Advokasi Perempuan Damar mengajak masyarakat memilih gubernur-wakil gubernur dan bupati-wakil bupati yang berkomitmen mengatasi masalah gizi perempuan dan stunting (gizi buruk). Pasalnya, berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indoesia pada Desember 2017, Lampung menjadi salah satu dari 10 daerah prioritas stunting di Indonesia.

Caranya, menurut aktivis Damar Sofiyan, pilih kepala daerah yang punya kebijakan anggaran untuk meningkatkan pengetahuan dan pemenuhan gizi perempuan serta perempuan muda. "Selain itu, masyarakat khususnya perempuan, harus mengawasi program yang disampaikan saat kampanye," kata Sofiyan di Bandar Lampung, Selasa (29/5/2018).

Menurut catatan Lampungpro.com, tahun ini Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mengampanyekan Isi Piringku untuk mengatasi gizi buruk. Dari 100 kabupaten yang jadi pilot project, ada tiga kabupaten di Lampung yang masuk program Isi Piringku yakni Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Lampung Tengah. Jumlah bayi stunting atau gagal tumbuh di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai kurang lebih 37,2% atau sekitar 8 sampai 9 juta anak.

Damar juga mendesak para calon gubernur yang berlaga di Pemilihan Gubernur Lampung, para calon bupati di Tanggamus dan Lampung Utara memprioritaskan pemajuan perempuan dengan pemenuhan hak dasar perempuan.
Berdasarkan data penelitian Damar masalah utama gizi buruk di Lampung yakni rendahnya pengetahun tentang makanan bergizi, beragam, seimbang dan aman (B2SA).

Kemudian, pengetahuan yang rendah tersebut tercermin dalam pola prilaku anak perempuan dan perempuan muda yang gemar makan cemilan (snack) dan jajanan daripada makan makanan pokok yang mengandung gizi seimbang makan yang tidak sehat. "Kemiskinan dan beban kerja perempuan yang sangat berat. Rendahnya pendapatan keluarga miskin menyebabkan mereka tidak mampu membeli pangan bergizi," kata dia.

Sedangkan beban kerja yang sangat berat merupakan akibat pembagian kerja yang tidak adil antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga. Konsekuensinya, perempuan tidak dapat mempersiapkan makanan bergizi karena kelelahan dan tidak ada waktu.

"Persoalan ketidakadilan gender kerap menimpa perempuan yang mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD). Berbagai prasangka dan stigma negatif dilekatkan kepada perempuan KTD sehingga mereka malu memeriksakan kehamilannya ke Puskesmas. Harus diakui stigma negatif tersebut tidak hanya dari masyarakat tapi juga dari pemberi layanan, sebagaimana terungkap dalam penelitian. Realitas ini tentu sangat membahayakan kesehatan dan gizi, ibu dan anak yang dikandungnya," kata Sofiyan. (PRO1)