Amiruddin Sormin. LAMPUNGPRO.CO

Kemudian, 727 proyek di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Cipta Karya (PKPCK) sebesar Rp115,6 miliar. Pada 2024, angka gagal bayar melonjak hingga Rp580 miliar. Sehingga, memengaruhi seluruh organisasi perangkat dDaerah (OPD) di Lampung.

Menurut LHP BPK RI Perwakilan Lampung per 3 Mei 2024, angka defisit mencapai Rp1,4 triliun. Defisit keuangan riil tersebut meningkat Rp859,7 miliar dibandingkan 2022 Rp548,7 miliar.

Konsekuensi dari kenaikan fantastis dalam defisit keuangan riil itu adalah peningkatan jumlah utang Pemprov Lampung kepada pihak ketiga, yakni dari Rp93,7 miliar pada 2022 menjadi Rp362 m;iar pada 2023. Jelas, deretan angka itu, membuat keduanya harus putar otak lebih kencang, tak hanya pusing tujuh keliling, tapi juga harus keliling kemana-mana untuk membereskannya.

Namun keduanya memiliki modal dukungan politik yang kuat dari masyarakat Lampung. Kemudian legacy yang kuat dari Presiden Prabowo Subianto.

Tapi bermodal itu saja tentu tidak cukup, apalagi Kabinet Merah Putih kini tengah melakukan efisiensi anggaran yang ditargetkan 44 miliar dolar AS atau Rp750 triliun. Hasil efisiensi anggaran itu akan ia gunakan untuk beberapa keperluan. Salah satunya, investasi ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Selain Danantara, hasil pemangkasan belanja kementerian dan lembaga digunakan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis. Penghematan huga dijadikan modal kerja BUMN.

Tampaknya, Langkah Prabowo melakukan efisiensi juga akan dilakukan oleh Mirza-Jihan. Sinyal itu disampaikan oleh Mirza, usai mengikuti arahan Prabowo saat pertemuan Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus) di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).