Amiruddin Sormin. LAMPUNGPRO.CO

Pada kesempatan itu, Mirza menegaskan komitmennya menjalankan arahan Presiden RI Prabowo Subianto atas pentingnya efisiensi anggaran tanpa mengurangi hak masyarakat dalam pelayanan publik. Meski demikian, Mirza tetap fokus pada kepentingan petani mendapatkan pupuk dan bibit berkualitas, serta meningkatkan pelayanan publik.

Efektif dan efisien menjadi dua kata kunci Mirza-Jihan dalam menyikapi defisit APBD itu. Keduanya harus lebih ketat memeriksa anggaran agar tak lagi banyak salah sasaran.

Di era pemerintahan Arinal Djunaidi, BPK RI mencatat anggaran tidak tepat sasaran si Badan Kesbangpol Rp191 miliar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Rp1,57 miliar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Rp308 miliar, Dinas Kelautan dan Perikanan Rp39,9 miliar, Dinas Kesehatan Rp94,4 miliar, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Rp533,6 miliar, dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Rp248,7 miliar.

Itu baru contoh karena belum semua disebut disini. Tapi yang jelas, Mirza-Jihan selain efisiensi, Mirza-Jihan harus lebih ketat lagi mengawasi anggaran agar tepat sasaran. Kaji ulang APBD 2025 yang telah ketok palu, jika perlu lakukan perubahan besar-besaran pada APBD perubahan, agar benar-benar efektif dan efisien.

Kemudian, menutup kran kebocoran agar PAD yang dikumpulkan rupiah demi rupiah dari rakyat benar-benar untuk kepentingan rakyat. Jangan ulangi lagi kasus lenyapnya PAD dari BUMD yang seharusnya masuk APBD.

Dukungan dan legacy yang besar, juga mengandung makna tanggung jawab besar. Kini semua menunggu pelaksanaan tanggung jawab itu demi Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045. Selamat bertugas!

Salam,