BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Ketua Harian Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Lampung, Saad Sobari menyayangkan sikap Bupati Lampung Tengah Mustafa yang mengiklankan surat penolakan full day school di media massa. "Tidak semestinya sebagai pelaksana kebijakan di tingkat Bupati mengeluarkan surat ini," kata Saad Sobari di Bandar Lampung, Rabu (16/7/2017).

Melalui media cetak, Bupati Mustafa mengiklankan surat penolakan bernomor 820/1042/LTD.3/2017 yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta. Dalam suratnya, Mustafa menyampaikan empat alasan penolakan seperti jarak antara sekolah dan tempat tinggal siswa sebagaian besar sangat jauh. Kemudian, mengganggu pembelajaran agama dan mengurangi jam belajar bagi TPA/TPQ, menimbulkan pergolakan di kalangan ormas, dan melemahkan serta mengubah sistem pembelajaran salafiyah ala pondok pesantren yang selama ini berjalan sangat kondusif.

Menurut Saat, kalau pun ada masalah di lapangan, harusnya ada mekanisme pelaporan, monitoring, dan evaluasi. "Kesalahan ini sangat serius berkaitan dengan etika birokrasi dan gejala menguatnya politik heavy yang menjangkiti para elit politik," kata Saad.

Mekanisme internal berupa otokritik bisa dibuat rekomendasi kebijakan alternatif. "Cara-cara penolakan semacam ini apa bedanya dengan cara kerja LSM?" kata Saad.

Permendikbud No 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, kata Saad, merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Beban Kerja Guru. "Penolakan terhadap Permendikbud sama saja melakukan pembangkangan terhadap peraturan pemerintah. Ini bermasalah dengan hierarki peraturan perundang undangan dan disiplin hieararki birokrasi," kata Saad. (PRO1)