JAKARTA (Lampungpro.com): Parlemen Eropa merekomendasikan mengembangkan sistem serfitikasi tunggal minyak sawit. Rekomondasi ini dinilai mengesampingkan berbagai skema sertifikasi yang dikembangkan oleh para negara produsen seperti ISPO dan MSPO. Bahkan menganggap produksi minyak sawit global melanggar hak asasi manusia (HAM).

Parlemen Eropa juga dinilai mengesampingkan kenyataan minyak sawit adalah penggerak ekonom, penyedia kesempatan kerja, dan menjadi penghasilan utama bagi masyarakat miskin. Demikian terangkum dari pertemuan tingkat Menteri Keempat Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Darmin Nasution dan Datuk Seri Mah Siew Keong, Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia, di Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Menurut Darmin, penghapusan secara berkala minyak sawit dari program biofuel Uni Eropa pada 2020 sulit dimengerti mengingat alternatif lainnya berdampak buruk bagi lingkungan. Anggota CPOPC menekankan bahwa isu lingkungan hidup tidak selayaknya digunakan sebagai alat untuk diskriminasi dan pembatasan terselubung dalam perdagangan. "Tindakan itu bertentangan dengan prinsip utama perdagangan yang terbuka, peraturan internasional, dan perdagangan internasinonal yang bebas dan berkeadilan," kata Darmin.

Para Menteri CPOPC membahas perkembangan terbaru industri kelapa sawit global dan sepakat atas langkah konkrit untuk menghadapi tantangan dihadapi oleh penghasil minyak sawit terutama hambatan perdagangan dan kriteria keberlanjutan. Para menteri sepakat atas Joint Communiqué, yang mencakup pembahasan dan tanggapan terhadap resolusi Parlemen Eropa mengenai minyak sawit dan deforestasi di hutan tropis. Para Menteri menyampaikan kekhawatiran mendalam atas resolusi tersebut yang berdampak negatif terhadap perdagangan minyak sawit.

Terkait hal ini, CPOPC berencana menggelar dialog untuk bertukar pandangan dengan para pemangku kepentingan, seperti petani kecil, sektor bisnis, negara importir minyak sawit, dan para LSM. Pertemuan Tingkat Menteri CPOPC selanjutnya dijadwalkan Desember 2017. (PRO1)