Pemprov Lampung dan Pemprov DKI Jakarta Saat Teken MoU Kerjasama | Lampungpro.co/Dok Kominfo

JAKARTA (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, terus berupaya meningkatkan dan memperluas pasar hasil pertanian dan peternakan ke Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Langkah tersebut, sebagai upaya memperkuat posisi Lampung sebagai lumbung pangan nasional sekaligus meningkatkan pendapatan petani

Langkah itu diwujudkan melalui penandatangan nota kesepahaman (MoU) kerjasama strategis antara Pemprov Lampung dan Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Kerja sama tersebut, untuk memperkuat sinergi pembangunan daerah melalui transformasi digital dan penguatan ketahanan pangan.  Penandatanganan ini menjadi tonggak awal kolaborasi dua provinsi dengan karakteristik ekonomi dan geografis yang saling melengkapi

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, kerja sama tersebut bukan hanya seremoni administratif, melainkan langkah konkret untuk mempercepat transformasi pelayanan publik di Lampung.

Salah satu sorotan utama adalah adopsi aplikasi super apps Jakarta Kini atau JAKI milik Pemprov DKI Jakarta, yang terbukti sukses menjadi asisten digital warga ibu kota.

"Kami tidak ingin berjalan pelan-pelan sambil meraba-raba. Kami ingin belajar dari yang jatuh-bangun, yang sudah diuji sistemnya, dan terbukti diterima warga," kata Rahmat Mirzani Djausal.

Langkah tersebut, sejalan dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2025–2030 yaitu "Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas," dengan fokus utama pada pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan inovatif. Kerja sama pada pembangunan aplikasi JAKI menurut Mirza, dapat menjadi entry point kolaborasi yang lebih luas.

Data dari Dinas Kominfotik DKI Jakarta menunjukkan pada Januari 2025, aplikasi JAKI digunakan oleh lebih dari 6,8 juta pengguna aktif, mencatat lebih dari 20 juta interaksi layanan publik setiap bulannya.

Ada pun efektivitas dan jangkauannya inilah, yang mendorong Pemprov Lampung untuk mengadopsinya, dalam format yang disesuaikan dengan konteks lokal.

Kolaborasi ini tidak hanya berhenti pada sektor digital, Gubernur Mirza secara tegas menyebut potensi besar Lampung sebagai lumbung pangan nasional, dengan kontribusi signifikan terhadap pasokan beras (nomor lima nasional), jagung (nomor tiga nasional), singkong (nomor satu nasional), daging ayam (nomor tiga nasional), pisang (nomor satu nasional), dan nanas (nomor satu nasional).

Selain itu, wilayah DKI Jakarta juga sebagai wilayah konsumen terbesar dengan lebih dari 11 juta penduduk memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan luar daerah.

"Sektor ketahanan pangan merupakan yang sangat potensial dan saling menguntungkan, bayangkan jika sistem logistik, distribusi, dan tata niaga pangan antara Lampung dan Jakarta bisa dikelola secara terintegrasi, efisien, dan digital," ujar Rahmat Mirzani Djausal.

Mirza ingin bukan hanya menyejahterakan petani dan pelaku usaha kecil di Lampung, tetapi juga ingin menjamin pasokan pangan yang berkualitas, namun harga terjangkau bagi warga Jakarta.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan, pihaknya menyambut baik kerjasama tersebut dan menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan JAKI versi Lampung.

Menurutnya, DKI Jakarta terbuka untuk kolaborasi lebih lanjut, termasuk dalam investasi langsung melalui BUMD Jakarta di sektor pertanian Lampung.

"Kami tidak hanya ingin menerima produk dari Lampung, kami ingin menjadi bagian dari rantai nilai produksinya, bahkan membangun bersama di Lampung. Ini bagian dari upaya pemerataan ekonomi dan desentralisasi bisnis," ungkap Pramono Anung.

Pramono menambahkan, momentum mudik Lebaran Idulfitri 2025 memberikan pelajaran penting tentang perlunya memperkuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jakarta. Dengan membuka jalur investasi dan kerja sama langsung ke Lampung, Jakarta juga akan berkontribusi dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih merata.

Dengan kerja sama dua provinsi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak besar kepada masyarakat. Terlaksananya kerja sama ini juga diperkirakan dapat menurunkan biaya logistik antarprovinsi hingga 18 persem berdasarkan data BPS 2023.

Kemudian meningkatkan akses pasar bagi lebih dari 120 ribu petani dan pelaku UMKM di Lampung, Meningkatkan kepuasan layanan publik melalui digitalisasi yang terstandarisasi. Lalu mempercepat transformasi ekonomi digital di wilayah Lampung.

Kesepakatan ini menjadi bukti kolaborasi antardaerah bukan sekadar retorika, tetapi menjadi instrumen nyata untuk menjawab tantangan ketimpangan layanan dan distribusi ekonomi antarwilayah. (***)

Editor : Febri Arianto