Amiruddin Sormin. LAMPUNGPRO.CO

Tarik puunnnn…

Mohon maaf, saya harus jujur mengatakan negara kalah melawan industri tapioka di Lampung yang bergaya kolonial ala VOC. Selama puluhan tahun negara tak hadir melawan praktek oligopoli yang cenderung monopoli yang membuat industri tapioka 'sak enak udele dewe' mengatur hidup matinya budidaya singkong.

Petani singkong selama ini hanya bisa pasrah menerima aturan bergaya kolonial yang dibuat abu-abu dalam menentukan harga singkong. Siapa yang memvalidasi kadar aci dan potongan harga singkong?

Dari dua variabel itu saja, tampak jelas negara tidak hadir atau tutup mata tak mau hadir. Bandingkan dengan timbangan pedagang cabai dan bawang di pasar tradisional yang tiap tahun harus ditera ulang untuk validasi akurasi timbangannya.

Kisruh singkong di Lampung menunjukkan bahwa industri tapioka tidak menerapkan prinsip-prinsip sustainable (keberlanjutan) dalam menjalankan usahanya. Padahal ini prinsip yang dianut perusahaan modern dalam menjalankan bisnisnya.

Buktinya, ketika petani singkong se-Lampung unjuk rasa mendesak penetapan harga kesepakatan, justru dibalas industri tapioka dengan menutup pabriknya. Inilah bukti prinsip win-lose ala kolonial yang masih dipakai industri tapioka Lampung. Bukan win-win solution yang dianut perusahaan modern berprinsip sustainable.

Sebenarnya, industri tapioka di Lampung dapat belajar ke perusahaan multinasional dan berorientasi ekspor yang sudah mempraktekkan prinsip sustainable. Misalnya, PT Nestle Indonesia yang membina petani kopi di Ulu Belu, Tanggamus, sehingga mampu menghasilkan biji kopi standar ekspor.

Begitu melekatnya ilmu yang diajarkan Nestle, sehingga kopi standar ekspor di Tanggamus disebut 'Kopi Nestle'. Di sini, Nestle tak hanya menularkan ilmu, Nestle membuat kebun kopi untuk sekolah lapangan dan mendatangkan ahlinya dari Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk menyuluh petani hari demi hari.