Ketua Pansus LHP BPK Pajak Daerah dan Retribusi DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, S.Pd., M.M. | LAMPUNGPRO.CO/Ist

Masalah juga menjalar ke sektor retribusi. Pansus menemukan target retribusi yang tidak berbasis potensi riil, objek yang belum terdata, hingga praktik penerimaan yang tidak disetorkan ke kas daerah. Sektor parkir, persampahan, perizinan, dan jasa usaha menjadi contoh nyata carut-marutnya pengelolaan.

Situasi ini memperlihatkan satu benang merah yakni lemahnya sistem dan minimnya transparansi. Pengelolaan masih berjalan parsial, tanpa integrasi yang kuat, sehingga pengawasan menjadi tumpul.

Sebagai langkah perbaikan, Pansus mengeluarkan delapan rekomendasi strategis. Namun, yang paling disorot adalah dorongan untuk melakukan digitalisasi total dan integrasi sistem pajak serta retribusi.

“Tidak bisa lagi setengah-setengah. Sistem harus terintegrasi, pengawasan real-time, pembayaran non-tunai, dan sanksi harus ditegakkan tanpa kompromi,” ujarnya.

Pansus bahkan mendorong pemanfaatan teknologi berbasis big data dan artificial intelligence (AI) untuk memetakan potensi pajak secara lebih akurat. Di sisi lain, reformasi sumber daya manusia dan transparansi melalui dashboard publik PAD juga dinilai mendesak untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Pada akhirnya, Pansus mengingatkan, tanpa kemauan politik yang kuat dari pemerintah daerah, persoalan klasik ini hanya akan terus berulang dari tahun ke tahun.

“Ini bukan sekadar laporan. Ini peringatan keras. Jika tidak dibenahi secara serius, kebocoran akan terus terjadi dan masyarakat yang akan dirugikan,” pungkas Asroni. (***)