Geser ke atas
News Ekbis Sosok Halal Pelesir Olahraga Nasional Daerah Otomotif

Kanal

Akademisi Soroti Data JKN Salah Status, Minta BPJS dan RSUD Abdoel Moeloek Buka Verifikasi
Lampungpro.co, 21-Aug-2026

Sandy 31509

Share

Dosen Hukum Universitas Saburai, Satrya Surya Pratama, S.H., M.H. | LAMPUNGPRO.CO

Ia meminta seluruh pihak mengedepankan prinsip tabayun, transparansi, serta pemeriksaan berdasarkan data dan bukti.

“Prinsipnya harus tabayun, objektif, transparan dan berbasis data. Jangan membangun kesimpulan bahwa peserta meminjamkan kartu sebelum ada bukti yang mendukung,” katanya.

Menurutnya, administrasi publik pada akhirnya bukan hanya berkaitan dengan angka, dokumen, dan sistem digital. Di balik setiap data terdapat masyarakat yang memiliki hak dan kepentingan yang harus dilindungi.

“Good governance itu salah satunya memastikan data publik akurat, pelayanan tidak diskriminatif, tersedia mekanisme koreksi yang cepat, serta ada perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan. Jangan sampai kesalahan sistem justru menjadikan masyarakat sebagai pihak yang harus menanggung akibatnya,” pungkasnya. (***)

Editor : Sandy,

Berikan Komentar

Kopi Pahit

Artikel Lainnya
Dosen Diduga Cabul Unila, Drama Korea di...

Bedanya, kalau drama Korea hanya berlangsung di layar kaca,...

1784


Copyright ©2024 lampungproco. All rights reserved