BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2016 kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin (3/7/2017). Laporan pertanggungjawaban ini mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP)dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Pada papat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal tersebut, Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri mengatakan penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 merupakan salah satu kewajiban Kepala Daerah sesuai amanat Undang Undang. Kepala daerah, kata Wagub, diwajibkan menyampaikan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang diaudit BPK RI kepada DPRD.

"Materi Raperda pertanggungjawaban APBD ini dalam bentuk laporan keuangan daerah berbasis aktual, meliputi laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016," kata Wakil Gubernur. Materi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2016 selanjutnya dibahas untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Realisasi Pendapatan Daerah selama tahun anggaran 2016 ini meningkat dibandingkan jumlah realiasasi pendapatan TA 2015. Pendapatan daerah TA 2016 terealisasi sebesar 95,93% atau Rp5,58 triliun lebih, sedangkan untuk belanja daerah dan transfer 2016 terealisasi Rp92,54 % atau Rp5,46 triliun lebih.

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur mengapresiasi kerja keras semua pihak sehingga Pemprov Lampung meraih opini WTP atas Laporan Keuangan Provinsi Lampung TA 2016. Ke depan, Wagub berharap prestasi ini dapat dijaga dan dipertahankan. (PRO1)