Pimpinan Media Muhammad Asyihin, S. Pd., M.M. Lampungpro.co/doc

‎Persidangan di Mahkamah Konstitusi beberapa hari lalu seharusnya membuat seluruh pemimpin negeri ini tertunduk. Bukan karena kalah dalam perkara, tetapi karena malu.

‎Di ruang sidang itu, rakyat mendengar langsung pengakuan para dosen ASN yang harus berjualan bubur bayi, menjadi pengemudi ojek daring, mengajar di banyak kampus, bahkan ada yang bekerja sebagai kuli bangunan hanya agar anaknya tetap bisa minum susu.

‎Sungguh menyedihkan.

‎Saya tidak ingin membahas angka gaji mereka. Angka itu bahkan tidak pantas dijadikan bahan perdebatan. Sebab berapa pun nominalnya, faktanya sudah sangat jelas: penghasilan tersebut belum mampu membuat dosen fokus menjalankan tugas utamanya sebagai pendidik.

‎Ketika seorang dosen selesai mengajar lalu harus berpikir pekerjaan sampingan, bagaimana mungkin negara berharap lahir riset-riset berkualitas? Bagaimana mungkin kampus menjadi pusat inovasi jika para akademisinya lebih sibuk memikirkan cicilan rumah, uang sekolah anak, dan kebutuhan dapur dibanding mengembangkan ilmu pengetahuan?

‎Jangan pula ada yang berkilah bahwa dosen masih memiliki pendapatan dari penelitian, pengabdian kepada masyarakat, atau hibah akademik.

‎Itu bukan gaji.

‎Itu bukan hak dasar.

‎Itu adalah tambahan.

‎Ironisnya, tambahan itulah yang justru harus terus dikejar agar kehidupan keluarga tetap berjalan. Akibatnya, banyak dosen berlomba mencari proyek, hibah, penelitian, atau mengajar di berbagai kampus. Bukan karena serakah, melainkan karena negara belum benar-benar menjamin kehidupan yang layak bagi profesi yang setiap hari mencerdaskan bangsa.

‎Lalu bagaimana dengan guru?

‎Keadaannya justru lebih memilukan.

‎Entah siapa yang pertama kali memiliki logika bahwa profesi guru harus dibagi-bagi menjadi ASN, PPPK, guru paruh waktu, honorer, atau berbagai istilah lainnya.

‎Guru adalah guru.

‎Dokter tidak dibedakan penghormatannya berdasarkan status kepegawaiannya ketika menyelamatkan pasien.

‎Tentara tidak dibedakan kehormatannya ketika menjaga perbatasan.

‎Lalu mengapa guru justru diperlakukan berbeda dalam hal kesejahteraan?

‎Yang paling menyayat hati adalah guru paruh waktu.

‎Ada yang penghasilannya hanya cukup membeli bahan bakar kendaraan untuk berangkat dan pulang mengajar.

‎Bayangkan.

‎Seseorang datang ke sekolah membawa ilmu untuk anak-anak bangsa, tetapi pulang sambil memikirkan apakah uangnya cukup membeli beras.

‎Ironisnya lagi, guru yang sudah berstatus ASN pun masih banyak mengeluhkan kondisi ekonominya.

‎Artinya persoalannya bukan sekadar status kepegawaian.

‎Persoalannya adalah negara belum benar-benar menempatkan profesi pendidik sebagai prioritas.

‎Padahal kalau kita menggunakan logika berpikir yang sehat, dosen dan guru seharusnya berada di barisan paling depan dalam daftar profesi yang disejahterakan.

‎Mengapa?

‎Karena tidak ada presiden tanpa guru.

‎Tidak ada menteri tanpa dosen.

‎Tidak ada hakim, dokter, insinyur, polisi, tentara, pengusaha, bahkan pejabat negara tanpa tangan dingin seorang pendidik.

‎Semua profesi hebat lahir dari ruang kelas.

‎Namun anehnya, ketika mereka selesai mencetak generasi terbaik bangsa, justru mereka sendiri yang harus mencari pekerjaan tambahan untuk bertahan hidup.

‎Di sinilah letak ironi Indonesia.

‎Kita begitu bangga berbicara tentang Indonesia Emas 2045.

‎Kita membangun jalan tol, bendungan, bandara, kawasan industri, dan berbagai proyek strategis nasional.

‎Semua itu penting.

‎Namun siapa yang akan mengisi seluruh infrastruktur itu jika kualitas manusianya tidak dibangun dengan sungguh-sungguh?

‎Dan bagaimana kualitas manusia akan lahir jika para pendidiknya sendiri hidup dalam tekanan ekonomi?

‎Jangan heran jika muncul tagar #JanganJadiDosen.

‎Besok atau lusa, bukan tidak mungkin muncul tagar #JanganJadiGuru.

‎Bukan karena profesi itu tidak mulia.

‎Tetapi karena negara belum mampu memuliakan orang-orang yang menjalankannya.

‎Inilah saatnya pemerintah berhenti menjadikan kesejahteraan guru dan dosen sekadar janji lima tahunan atau komoditas politik setiap musim pemilu.

‎Mensejahterakan pendidik bukanlah pemborosan anggaran.

‎Itu adalah investasi paling murah untuk melahirkan bangsa yang besar.

‎Sebab negara yang benar-benar mencintai masa depannya akan terlebih dahulu mencintai para pendidiknya.

‎Jika hari ini guru dan dosen masih dipaksa memikirkan bagaimana membeli susu anak, membayar kontrakan, atau mengisi bensin agar bisa mengajar esok pagi, maka jangan salahkan mereka ketika kualitas pendidikan sulit melompat.

‎Karena kenyataannya, bukan guru dan dosen yang gagal mendidik negeri ini.

‎Melainkan negeri ini yang terlalu lama gagal menghargai guru dan dosennya.(Opini-EdAI)