Amiruddin Sormin. LAMPUNGPRO.CO

Tabik puuunnn...

Pemilihan kepala daerah (pilkada) memang kerap melahirkan drama dengan alur cerita mengejutkan. Kejutan itu yang melanda DPW Partai Nasdem Lampung dengan akhir kisah menyesakkan bagi Herman HN, Ketua Nasdem Lampung yang harus tersingkir dari bursa Pilkada Lampung.

Tragisnya yang menjungkalkannya bukan lawan politik, tapi pucuk pimpinannya yakni DPP Partai Nasdem yang secara resmi merekomendasikan Ketua DPD Partai Gerindra Lampung Rahmat Mirzani Djausal sebagai bakal calon gubernur, Kamis (1/8/2024).

Padahal survei Herman HN yang pernah dua kali jadi calon gubernur dan dua periode menjabat wali kota Bandar Lampung itu cukup moncer, namun tak masuk hitungan Nasdem. Alih-alih ingin bertarung di Pilkada 2024, Herman HN dipaksa menutup mimpinya.

Konon, drama ini bermula usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) yang menempatkan Rahmawati Herdian terpilih sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan 1 Lampung dari Partai Nasdem dengan perolehan 94.133 suara. Rahmawati Herdian yang selalu mencantumkan kalimat 'Anak Kandung Herman HN' ini di semua baliho dan spanduknya menyingkirkan petahana Taufik Basari yang menjabat Ketua DPP Partai Nasdem dengan perolehan 75.693 suara.

Atas penetapan suara itu pria yang akrab disapa Tobas itu pun menghadap Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh. Dengan raut wajah sedih Tobas berharap dia yang dilantik, bukan Rahmawati yang dinilai masih anak bawang.

Tak cukup didatangi Tobas, sejumlah ring satu DPP Partai Nasdem pun menghadap Surya Paloh. Harapannya sama, Tobas yang dilantik.

Selain desakan internal partai, sejumlah kolega Tobas di Komisi III juga mendatangi Surya Paloh. Para kolega ini menyebutkan mereka lebih butuh Tobas daripada Rahmawati yang belum ada jejak politiknya di kancah nasional.

Pendeknya, Tobas harus dipertahankan karena terbukti selama ini menjadi salah satu bintang Senayan. Mendapat serbuan dari tiga penjuru itu, sejumlah skenario pun disusun.

Salah satunya, mengacu pada kasus mundurnya caleg DPR RI dari Partai NasDem, Tina Nur Alam. Dia mengundurkan diri sebagai calon anggota DPR RI meskipun meraih suara terbanyak dari Partai NasDem pada Pemilu 2024 dapil Sulawesi Tenggara dan posisinya digantikan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi.

Kedua, kasus caleg DPR Partai NasDem nomor urut 5, Ratu Ngadu Bonu Wulla yang mundur dari pencalonan meski lolos dari daerah pemilihan (dapil) NTT II dengan perolehan suara 76.331 pada Pemilu 2024. Padahal suara Ratu mengalahkan mantan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat yang menjadi caleg NasDem dengan nomor urut 1 di Dapil NTT II. Viktor hanya memperoleh 65.359 suara.

Namun karena antara Tobas dan Rahmawati tak ada sengketa, maka skenarionya adalah dengan opsi 'simalakama'. Opsinya, Herman HN dan istrinya yakni Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana akan mendapatkan rekomendasi Nasdem dengan syarat Rahmawati mundur sebagai anggota DPR RI dan otomatis posisinya digantikan oleh Tobas.

Skenario ini beredar di kalangan terbatas, termasuk di Partai Gerindra, sejak Mei 2024 lalu. Skenario ini sempat dinilai berhasil ketika Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai NasDem memberikan rekomendasi dukungan kepada Eva Dwiana dan Deddy Amarullah maju kembali di Pilkada Kota Bandar Lampung, pada 27 Juni 2024.

Namun hingga akhir Juli 2024 atau sebulan setalah rekomendasi Eva Dwiana terbit, belum ada gelagat Rahmawati akan mundur. Para elit partai yang melihat celah ini pun merapat ke Surya Paloh dan menawarkan Rahmat Mirzani Djausal yang maju, bukan Herman HN.

Seperti air mengalir, publik dan kader Partai Nasdem pun dibuat kaget ketika foto dan video Mirza, sapaan akrab Rahmat Mirzani Djausal, bersama Surya Paloh di DPP Partai Nasdem. Video rekomendasi untuk Mirza pun tersebar luas. Ini seolah sebagai jawaban atas gagalnya skenario mundurnya Rahmawati, sekaligus tak terbitnya rekomendasi untuk Herman HN. (*)

Salam,

Amiruddin Sormin
Wartawan Utama