#beritaolahragalampung #beritaolahraganasional #lampungproberitalampung #lampungprodotcom #webberitalampung #portalberitanasional #beritalampungterkini #beritakulinerlampung #beritawisatalampung #portalberitawisata #beritapolitiklampung #webberitadaerah #webberitanasional #portalberitalampung #portalberitawisatanasional #portalberitaasiangames #portalberitapendidikan

"Jadi ,yang dinegosiasi itu hanya barang yang sudah dibuka dalam e-catalog. Sementara kami sudah melakukan importasi sejak satu sampai dua tahun yang lalu. Resiko kami memang tinggi, biaya yang ditanggung tidak sesuai dalam e-catalog," kata Rd. Kartono.

Lantas berapa harga wajar yang Gakeslab harapkan? Untuk alkes habis pakai harga wajarnya di angka 1.95. Sementara alkes yang perlu edukasi, distribusi dan instralasi khusus, harganya sekitar 2.4.

Jika itu terpenuhi, para pengusaha alkes bisa menjawab permintaan pemerintah. Yaitu untuk mencapai pertumbuhan industri alkes yang tinggi, mutu terjaga dan kesehatan pasien terjamin.

Berdasarkan data Gakeslab, hingga saat ini baru 16.667 nomor izin edar produk alkes yang terdaftar di e-katalog. Padahal total nomor izin produk alkes yang dikeluarkan oleh Kemenkes mencapai 250 ribu.�

Menurut Sugihadi, terbatasnya proses pendaftaran alkes ke dalam e-catalog menjadi kendala masih sedikitnya produk alkes. Selain itu, waktu registrasi yang tidak terjadwal secara pasti dan mekanisme penawaran harga yang tidak wajar juga menjadi penyebab lainnya.

Anggota Gakeslab saat ini kurang lebih mencapai 400. Namun produk mereka yang masuk e-catalog baru mencapai sepertiganya. Kini produk alkes anggota Gakeslab sudah mengadopsi program dari KPK, Profesional Berintegritas (PROFIT).

"Jadi kami mendukung pemerintah melalui sistem pengadaan elektronik oleh LKPP. Tetapi kami minta pertimbangan LKPP karena produk alkes murah belum tentu mutu terjaga. Dan kalau ditawar di bawah harga wajar, kami imbau anggota untuk menolak," kata Sugihadi.

Hingga saat ini, pertumbuhan industri alkes baru mencapai lima persen. Maka dari itu, target 25 persen di 2030 merupakan beban berat bagi pelaku industri. "Kalau usaha kami sangat minimal untuk berkembang, bagaimana kami bisa berubah dari importir ke produsen?" kata Sugihadi. (**/PRO2)