BANDAR LAMPUNG (Lampro): DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Lampung menyatakan Lampung dalam kondisi daruat harga singkong. Jika kondisi ini tak segera diatasi bakal berdampak pada gejolak sosial.

Demikian terungkap dari hasil pertemuan para pengurus harian HKTI di Pavilion Resto & Cafe, Pahoman, Bandar Lampung, Jumat (27/1/2017). Menurut Ketua Umum DPD HKTI Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Djausal, pihaknya banyak menerima pertanyaan dan keluhan dari para petani terkait anjloknya harga singkong. "Ini bukan sekedar persoalan mekanisme pasar, tapi menyangkut kebijakan nasional. Tidak bisa diselesaikan hanya di Lampung," kata Rahmat Mirzani.

Mirza, nama panggilannya, mengaku telah berkomunikasi para Ketua HKTI kabupaten produsen singkong seperti Lampung Utara dan Lampung Timur. Hasilnya, kesepakatan harga singkong antara petani dan produsen yang diprakarsai pemerintah tidak berjalan di lapangan. Dia mencontohkan di Lampung Timur, kesepakatan Rp700/kg ternyata turun menjadi Rp500/kg lapak.

Gejolak akibat anjloknya harga singkong juga memincu aksi unjuk rasa di Lampung Utara. Para petani yang tergabung dalam Persatuan Petani Singkong (PPS) berunjuk rasa di depan kantor Pemkab Lampung Utara, Senin (23/1/2017). Para petani menuntut agar harga singkon ditetapkan minumum Rp700/kg. "Aksi unjuk rasa seperti ini akan meluas jika tak segera ditangani," kata Mirza.

Menyikapi kondisi tersebut, HKTI berencana menggelar dialog lintas sektor hingga tingkat nasional. Dialog tersebut rencananya digelar 20 Februari mendatang dalam sebuah seminar dengan menghadirkan Ketua Umum DPN HKTI Fadli Zon yang juga Wakil Ketua DPR RI. Kemudian, dari Kementerian Perdagangan, Pemprov Lampung, pelaku industri, dan petani.

"HKTI ingin membuat forum terbuka agar semua masalah terurai. Dari forum ini kami ingin mendorong sekaligus mengawal agar berbagai kesepakatan harga singkong dapat berjalan. Setidaknya petani tahu harus mengadu kemana. Pertemuan seperti ini perlu untuk meredam gejolak," kata Mirza. (PRO1)