Pemprov Lampung Saat Asistensi Pembentukan TTIS | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Lampung, menggelar Asistensi Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) dan Bimbingan Teknis Penanganan Insiden Siber Kabupaten/Kota se-Lampung, Rabu (20/5/2026).

Kegiatan dengan tema "Simulasi Penanganan Web Defacement Judi Online dan Ransomware" ini, diharapkan dapat menjadi langkah strategis memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah, dalam menghadapi ancaman siber yang terus berkembang.

Kepala Dinas Kominfotik Lampung, Ganjar Jationo mengatakan, pihaknya mengapresiasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang memilih Lampung sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan penguatan keamanan siber tersebut.

Menurutnya, keamanan siber akan menjadi fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan digital di masa depan. Peran para pengelola keamanan siber di pemerintah daerah akan semakin vital, seiring meningkatnya ketergantungan layanan publik terhadap sistem digital.

Ganjar juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar instansi, perguruan tinggi, komunitas keamanan siber, hingga kalangan praktisi teknologi, untuk memperkuat pertahanan siber daerah.

Menurutnya, pola berbagi informasi mengenai modus dan ancaman siber harus terus dibangun agar pemerintah tidak gagap saat menghadapi serangan.

"Kalau ada serangan siber, jangan sampai kita baru bergerak setelah kejadian. Sistem pengamanan harus dibangun sejak awal, seperti Siskamling di lingkungan masyarakat. Ketika penjagaan kuat, maka kesempatan pelaku kejahatan akan semakin kecil," kata Ganjar Jationo.

Ganjar juga mengingatkan pentingnya membangun budaya keamanan digital di lingkungan pemerintahan, mulai dari penggunaan kata sandi yang kuat, hingga peningkatan kesadaran seluruh aparatur terhadap ancaman phishing, pencurian data, dan ransomware.

Ganjar juga menekankan, ancaman siber saat ini bukan lagi sekadar kemungkinan, tapi juga telah menjadi ancaman nyata yang dapat memengaruhi keamanan sebuah negara.

Keamanan digital menjadi pondasi utama bagi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan implementasi Satu Data Indonesia yang membutuhkan interoperabilitas serta pertukaran data antarlembaga.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Lampung berharap penguatan kapasitas keamanan siber daerah dapat berjalan lebih optimal, guna mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), interoperabilitas data, serta perlindungan data masyarakat dari berbagai ancaman digital. (***)

Editor : Febri Arianto