Gunawan juga meminta Pemkot Bandar Lampung membuka secara transparan rencana penggunaan pinjaman daerah sekitar Rp227,72 miliar tersebut.
"Publik berhak mengetahui pinjaman itu digunakan untuk proyek apa saja. Jangan sampai alasan yang disampaikan adalah untuk kepentingan masyarakat, tetapi masyarakat sendiri tidak mengetahui bentuk manfaatnya," tegasnya.
Efisiensi Jangan Hanya Menjadi Slogan
Gunawan kemudian menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang selama ini terus didorong pemerintah pusat.
Menurutnya, pemerintah daerah semestinya tidak hanya menerjemahkan efisiensi sebagai pengurangan anggaran secara umum, tetapi benar-benar memangkas belanja yang tidak prioritas dan mengalihkannya kepada program yang lebih mendesak.
Ia menilai pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai kondisi APBD yang semakin terbatas serta perlunya efisiensi anggaran 2027 menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh.
"Efisiensi yang benar adalah memangkas kegiatan yang tidak perlu, seperti perjalanan dinas yang tidak mendesak, belanja administratif yang berlebihan, kegiatan seremonial, hingga program yang manfaatnya tidak jelas. Anggaran tersebut kemudian dialihkan untuk kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Berikan Komentar
Polinela
357
Lampung Selatan
1292
Kominfo Balam
1438
255
10-Aug-2026
Universitas Lampung
Universitas Malahayati
Politeknik Negeri Lampung
IIB Darmajaya
Universitas Teknokrat Indonesia
Umitra Lampung
RSUDAM Provinsi Lampung
TDM Honda Lampung
Bank Lampung
DPRD Provinsi Lampung
DPRD Kota Bandar Lampung
DPRD Kota Metro
Pemrov Lampung
Pemkot Bandar Lampung
Pemkab Lampung Selatan
Pemkab Pesisir Barat
Pemkab Pesawaran
Pemkab Lampung Tengah
Pemkot Kota Metro
Pemkab Mesuji
Pemkab Tulangbawang Barat
Suaradotcom
Klikpositif
Siberindo
Goindonesia
