"Jangan sampai anggaran lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang hanya menghasilkan dokumentasi dan publikasi, sementara persoalan jalan rusak, drainase, sekolah, kesehatan, dan kebutuhan dasar masyarakat belum tertangani secara optimal," ujarnya.
Ia juga mendorong agar pemerintah memiliki standar belanja minimal untuk sektor-sektor prioritas, terutama kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan pelayanan dasar.
Dengan begitu, program lainnya baru dapat disusun setelah kebutuhan wajib tersebut terpenuhi.
Soroti Penggunaan Pinjaman Daerah
Selain struktur belanja, Gunawan memberikan perhatian khusus terhadap rencana penggunaan pinjaman daerah sekitar Rp227 miliar yang disebut berasal dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Ia meminta DPRD memastikan pinjaman tersebut digunakan sesuai peruntukan dan tidak digunakan untuk membiayai pembangunan aset yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bandar Lampung.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu dibahas secara terbuka karena pembangunan aset milik instansi vertikal memiliki konsekuensi terhadap kepentingan dan keuangan daerah.
Berikan Komentar
Polinela
357
Lampung Selatan
1292
Kominfo Balam
1438
256
10-Aug-2026
Universitas Lampung
Universitas Malahayati
Politeknik Negeri Lampung
IIB Darmajaya
Universitas Teknokrat Indonesia
Umitra Lampung
RSUDAM Provinsi Lampung
TDM Honda Lampung
Bank Lampung
DPRD Provinsi Lampung
DPRD Kota Bandar Lampung
DPRD Kota Metro
Pemrov Lampung
Pemkot Bandar Lampung
Pemkab Lampung Selatan
Pemkab Pesisir Barat
Pemkab Pesawaran
Pemkab Lampung Tengah
Pemkot Kota Metro
Pemkab Mesuji
Pemkab Tulangbawang Barat
Suaradotcom
Klikpositif
Siberindo
Goindonesia
