Gunawan mengingatkan, kesalahan dalam pengelolaan APBD bukan hanya terletak pada persoalan pendapatan, tetapi juga pada bagaimana pemerintah menentukan prioritas belanja.
Ia menilai pemerintah daerah harus mampu memastikan anggaran diarahkan untuk kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, pemerintah pusat juga perlu membuat rambu-rambu yang lebih tegas agar efisiensi tidak justru menjadi alasan untuk memangkas program yang menyentuh kepentingan masyarakat.
"Tanpa rambu-rambu yang jelas, efisiensi bisa saja dijadikan alasan untuk mengurangi program rakyat, sementara kegiatan yang bersifat pencitraan tetap berjalan," katanya.
Minta Kegiatan Seremonial Dibatasi
Gunawan juga mendorong adanya pembatasan terhadap belanja kegiatan seremonial yang dinilai tidak memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai APBD seharusnya lebih diarahkan pada program yang hasilnya dapat diukur, misalnya penurunan angka kemiskinan, peningkatan lapangan kerja, perbaikan infrastruktur dasar, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Berikan Komentar
Polinela
357
Lampung Selatan
1292
Kominfo Balam
1438
256
10-Aug-2026
Universitas Lampung
Universitas Malahayati
Politeknik Negeri Lampung
IIB Darmajaya
Universitas Teknokrat Indonesia
Umitra Lampung
RSUDAM Provinsi Lampung
TDM Honda Lampung
Bank Lampung
DPRD Provinsi Lampung
DPRD Kota Bandar Lampung
DPRD Kota Metro
Pemrov Lampung
Pemkot Bandar Lampung
Pemkab Lampung Selatan
Pemkab Pesisir Barat
Pemkab Pesawaran
Pemkab Lampung Tengah
Pemkot Kota Metro
Pemkab Mesuji
Pemkab Tulangbawang Barat
Suaradotcom
Klikpositif
Siberindo
Goindonesia
