Buni Yani, UU ITE, Ahok, Polisi, Aparat, Penegak Hukum, Polda, Lampung, Lampung Raya, Info Lampung, Info Bandar Lampung

JAKARTA (Lampungpro.com): Jalan panjang proses hukum Buni Yani berakhir sudah. Buni Yani dieksekusi 1,5 tahun penjara atas kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) setelah permohonan kasasinya ditolak Mahkamah Agung (MA). Eksekusi Buni Yani diputuskan setelah penolakan kasasi yang diketuk pada 22 November 2018. MA memutuskan Buni Yani tetap dihukum 18 bulan penjara.

Atas putusan MA, Buni Yani mengaku akan kooperatif mengikuti proses hukum yang telah ditetapkan. Namun Buni Yani berencana mengajukan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan kasasi. Buni Yani meminta eksekusi ditangguhkan karena dalam putusan kasasi MA tidak ada perintah penahanan dalam amar putusan kasasi.

Berikut rangkaian proses hukum Buni Yani:

23 November 2016

Ditkrimsus Polda Metro Jaya menetapkan Buni Yani sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Buni Yani diduga menyunting video Ahok soal Al-Maidah 51 sehingga menimbulkan kegaduhan. Polisi menilai status Buni Yani di Facebook dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan.

5 Desember 2016

Tak terima dirinya menjadi tersangka, Buni Yani mengajukan gugatan praperadilan. Dia merasa dikriminalisasi atas status tersangkanya dalam kasus dugaan penyebaran informasi yang mengandung rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA sebagaimana Pasal 28 Ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

13 Desember 2016

Sidang perdana praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal Sutiyono, yang digelar pada Selasa, 13 Desember 2016. Agenda sidang ini merupakan pembacaan surat permohonan praperadilan. "Sidang akan dipimpin hakim tunggal Sutiyono dengan agenda pembacaan surat permohonan praperadilan," ujar pejabat Humas PN Jakarta Selatan Made Sutrisna, Senin (12/12/2016) malam.

21 Desember 2016

Hakim tunggal Setiyono menolak permohonan praperadilan yang diajukan Buni Yani. Penetapan tersangka oleh polisi dinilai telah sah dan sesuai dengan prosedur.

10 April 2017

Buni Yani, tersangka kasus Undang-Undang ITE, dilimpahkan tahap kedua ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. Namun, karena alasan efisiensi, proses tahap kedua Buni Yani dilakukan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok. Sebelum diserahkan kepada Kejari Depok, Buni Yani melakukan pemeriksaan kesehatan di Mapolda Metro Jaya.

13 Juni 2017

Buni Yani menjalani sidang perdana di PN Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Jabar. Majelis hakim yang menyidangkan perkara Buni Yani adalah M Sapto, M Razzad, Tardi, Judjianto Hadi Laksana, dan I Dewa Gede Suarditha.

Dalam sidang, Buni Yani didakwa menghapus kata 'pakai' dalam video yang diunggah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfomas) Pemprov DKI Jakarta. Video itu berisi tentang pidato yang disampaikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

20 Juni 2017

Buni Yani lalu menyampaikan 9 poin eksepsi. Salah satu poin yang disampaikan adalah pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang sudah berkekuatan hukum tetap. "Dengan eksepsi itu, maka demi tegaknya hukum, mohon kiranya majelis hakim memutuskan menerima dan mengabulkan eksepsi dan membatalkan surat dakwaan JPU," kata pengacara Buni Yani, Aldwin Rahadian.

11 Juli 2017

Majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung menolak eksepsi yang diajukan Buni Yani terhadap dakwaan jaksa dalam perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Sidang perkara itu pun dilanjutkan.

"Keberatan tidak dapat diterima, sehingga sidang dilanjutkan," ucap ketua majelis hakim M Sapto saat membacakan amar putusannya dalam sidang yang digelar di Gedung Arsip, Jalan Seram, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/7/2017).

12 September 2017

Yusril Ihza Mahendra dihadirkan sebagai ahli dalam sidang lanjutan kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dengan terdakwa Buni Yani. Yusril menegaskan posisinya netral terkait kasus itu.

"Saya hadir kini sebagai ahli dalam posisi netral, objektif, dan memberikan keterangan di bawah sumpah. Jangan dianggap orang memberikan keterangan ahli itu kalau didatangkan oleh penasihat hukum itu memihak penasihat hukum, kalau didatangkan oleh jaksa memihak jaksa. Tidak begitu," ucap Yusril sesaat sebelum sidang dimulai di Gedung Arsip, Jalan Seram, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (12/9/2017).

3 Oktober 2017

Hingga akhirnya Buni Yani dituntut oleh jaksa dengan pidana penjara 2 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Jaksa menilai Buni Yani terbukti bersalah atas kasus dugaan pelanggaran UU ITE.

"Meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan membayar denda Rp 100 juta atau diganti dengan 3 bulan kurungan," ucap ketua tim jaksa penuntut umum Andi M Taufik saat membacakan tuntutannya dalam sidang di Gedung Arsip, Jalan Seram, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/10/2017).

Buni Yani menanggapi tuntutan dari Jaksa tersebut. Dia merasa dizalimi dan apa yang disampaikan Jaksa tak berdasarkan asas keadilan.

17 Oktober 2017

Buni Yani merasa keberatan atas tuntutan 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Buni Yani melalui pengacaranya telah membacakan nota pembelaan atau pleidoi atas perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE yang menjeratnya. Buni berharap majelis hakim mengabulkan pleidoi dan membebaskan dirinya.

14 November 2017

Majelis hakim menyatakan Buni Yani terbukti bersalah melakukan tindak pidana terkait Undang-Undang UU ITE. Buni divonis hukuman pidana penjara 1 tahun 6 bulan.

"Menyatakan terdakwa Buni Yani terbukti secara sah bersalah melakukan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik," ucap ketua majelis hakim M Sapto dalam sidang di gedung Arsip, Jalan Seram, Bandung, Jawa Barat, Selasa (14/11/2017).

"Menjatuhkan pidana terhadap Buni Yani pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan," imbuh hakim.

Meski begitu, hakim tidak memerintahkan penahanan Buni Yani. Sebuah putusan yang tidak disertai perintah penahanan ini diatur dalam Pasal 193 KUHAP.

20 November 2017

Buni Yani mengajukan banding atas putusan 1 tahun 6 bulan kasus pelanggaran UU ITE terkait posting-an video pidato Ahok. Banding diajukan karena Buni merasa menjadi korban kriminalisasi.

"Kita bermain logika saja, ini tuduhan yang dilakukan relawan Ahok, pendukungnya Ahok. Itu kemudian tidak diriset secara bagus oleh penyidik, dibagikan ke jaksa, tapi juga dinaikkan ke pengadilan dan saya dinyatakan bersalah," ujar Buni.

Selasa, 22 Mei 2017

Pengadilan Tinggi Bandung menolak permohonan banding Buni Yani dalam kasus UU ITE.

"Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tanggal 14 Nopember 2017 Nomor: 674/Pid.Sus/2017/PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut," demikian dilansir PN Bandung, yang dikutip detikcom, Selasa (22/5/2018). Putusan itu diketuk oleh ketua majelis Muchtadi Rivaie, dengan anggota Achmad Sobari dan Heri Supriyono.

20 Juli 2018

Buni Yani lalu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Berdasarkan informasi perkara yang dilansir website MA, Senin (10/9/2018), perkara Buni Yani mengantongi nomor 1712 K/PID.SUS/2018. Perkara tersebut masuk sejak 20 Juli 2018 dengan nomor surat pengantar W11.U1/2226/HN.02.02/IV/2018.

26 November 2018

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Buni Yani dan jaksa. Alhasil, Buni Yani tetap dihukum 18 bulan penjara.

"Putusan Mahkamah Agung adalah menolak permohonan kasasi jaksa penuntut umum dan kasasi dari terdakwa. Jadi dua-duanya kasasi dua-duanya ditolak. Dengan ditolaknya permohonan kasasi, baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa, maka kembali kepada putusan pengadilan sebelumnya," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah kepada wartawan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (26/11/2018).

Jumat, 1 Februari 2019

Buni dieksekusi ke penjara. (***/PRO3)