Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Zulkifli Hasan, saat menjadi pembicara kunci seminar PWI Lampung. LAMPUNGPRO.CO

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah terus memperkuat sinergi dengan media dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional. Salah satunya melalui diskusi publik bertema “Pers Mengawal Ketahanan Pangan Nasional” yang digelar dalam rangka HUT ke-55 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung di Hotel Grand Mercure, Rabu (28/5/2025).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Zulkifli Hasan, yang hadir dalam kegiatan tersebut, menegaskan bahwa pemerintah menargetkan swasembada beras dalam dua tahun ke depan. Menurutnya, stok beras nasional per Mei 2025 telah mencapai 3,9 juta ton, lebih tinggi dari jumlah impor tahun lalu yang mencapai 3,8 juta ton.

“Dengan angka ini, kita optimistis tahun depan tak perlu lagi impor beras,” kata Zulkifli Hasan.

Menko Zulkifli juga menekankan pentingnya penyederhanaan birokrasi di sektor pertanian dan keberpihakan kepada petani. Salah satunya dengan menetapkan harga beli gabah kering panen (GKP) senilai Rp6.500 per kilogram dengan kadar air 28-30%.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Lampung, Sulpakar, menyebut Lampung memiliki potensi besar sebagai daerah penopang pangan nasional. Komoditas unggulan seperti padi, jagung, dan singkong menjadikan Lampung sebagai produsen strategis.

“Produksi padi Lampung tembus 2,79 juta ton per tahun, menjadikan kita peringkat dua di Sumatera dan enam nasional. Jagung 2,78 juta ton, peringkat tiga nasional. Ubi kayu bahkan nomor satu nasional dengan 7,9 juta ton,” ujar Sulpakar.

Ketua PWI Lampung, Wirahadikusumah, menyampaikan kebanggaan atas keterlibatan pemerintah pusat dalam kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa PWI siap mendukung kebijakan strategis pemerintah, khususnya dalam bidang ketahanan pangan.

Namun, ia juga menyoroti sejumlah tantangan di lapangan, salah satunya mesin penggilingan padi (milling unit) yang sudah usang. Rendemen hasil giling yang rendah dinilai menyulitkan petani untuk mendapat keuntungan.

“Banyak mesin tua hanya mampu menghasilkan 60 kilogram beras dari 100 kilogram gabah. Sementara mereka diminta membeli gabah dengan harga tinggi. Kami berharap ada solusi seperti kredit lunak untuk peremajaan mesin,” ungkapnya.

Wirahadikusumah juga menyinggung perlunya evaluasi terhadap distribusi pajak penghasilan (PPh) perusahaan BUMN dan swasta yang beroperasi di Lampung, namun PPh-nya masuk ke daerah lain.

“Ini menjadi PR besar kita agar PDRB Lampung benar-benar berkontribusi pada APBD Provinsi,” tambahnya.

Diskusi tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi antara media dan pemerintah untuk mendukung program ketahanan pangan yang berkeadilan. Media dinilai memiliki peran strategis dalam mengedukasi, mengawal transparansi kebijakan, serta menjadi jembatan suara petani ke ruang publik.

Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, dengan menjadikan sektor pertanian sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. (***)

Editor Amiruddin Sormin