Ilustrasi Kartu JKN KIS. LAMPUNPRO.CO/DOK

Kisah Amsiyah bukanlah kasus satu-satunya yang terjadi di Indonesia. Salah satu masalah yang menimbulkan ketimpangan akses kesehatan di Indonesia adalah ketersediaan infrastruktur memadai yang belum merata. Pulau Jawa, misalnya, memiliki jumlah fasilitas kesehatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah luar Jawa.

Di Provinsi Lampung, layanan obstetrik dan ginekologi sebagian besar tersedia di Kota Bandar Lampung. Sementara kabupaten seperti Pesisir Barat memiliki akses yang sangat terbatas.

Selain infrastruktur, pemerataan tenaga medis juga menjadi tantangan yang masih harus dihadapi. Data dari Kementerian Kesehatan pada 2024 menunjukkan bahwa 40,96% puskesmas di Indonesia belum memiliki tenaga kesehatan sesuai standar, dan 27,99% RSUD kelas C belum memiliki dokter spesialis dasar dan penunjang yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan sumber daya kesehatan masih menjadi 'PR' besar untuk memperbaiki sistem kesehatan di Indonesia secara menyeluruh.

Meski tantangan ini tampak besar, jalan keluar tetap ada. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya harus segera merumuskan strategi untuk memastikan akses layanan kesehatan yang adil dan merata. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan meliputi:
1. Perbaikan infrastruktur kesehatan di daerah terpencil, termasuk peningkatan jumlah fasilitas kesehatan dan akses transportasi.
2. Pemerataan distribusi tenaga medis, terutama dokter spesialis, dokter umum, perawat, dan bidan ke wilayah yang membutuhkan.
3. Penguatan kolaborasi lintas sektor, antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, dan masyarakat, untuk mendukung keberlanjutan program.
4. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam mendukung JKN, seperti melalui pembayaran iuran tepat waktu.

Refleksi Satu Dekade JKN

Perjalanan satu dekade JKN memberikan banyak pelajaran berharga. Dari pencapaian luar biasa hingga tantangan yang tidak mudah. Program ini membuka jalan menuju derajat kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Namun, untuk mewujudkan Universal Health Coverage pada 2030, pemerataan akses dan sumber daya kesehatan harus menjadi prioritas berbagai pihak.

Bagi Amsiah, dan ribuan masyarakat lain di pelosok negeri, harapan akan layanan kesehatan yang lebih baik bukanlah sekadar angka di atas kertas. Cita-cita ini adalah perjuangan bersama yang membutuhkan perhatian serius dari kita semua, baik pemerintah, penyedia layanan kesehatan, maupun masyarakat luas.