Gubernur Lampung Terpilih Rahmat Mirzani Djausal (kiri) dan kondisi jalan provinsi di depan Pasar Kalirejo, Lampung Tengah, pada November 2024. LAMPUNGPRO.CO

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): 'PR' rutin yang selalu diwariskan setiap Gubernur di Provinsi Lampung adalah, perbaikan jalan yang tak pernah tuntas mantap 100%. Setiap pergantian rezim, warisannya kerusakan jalan rata-rata 60%.

Kondisi itu juga dihadapi pemerintahan Gubernur Lampung-Wakil Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal-Jihan Nurlela (Mirza-Jihan) yang akan memimpin Lampung lima tahun ke depan. Keduanya menerima warisan jalan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, dengan kondisi baik cuma 25% atau sepanjang 4.608 km.

Dikutip dari data Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota (SPDJD) Lampung, Juni 2023, pemerintahan Mirza-Jihan menerima warisan kondisi jalan rusak sedang 21,48% atau 3.817 km, rusak ringan 9,95% (1.768 km), dan rusak berat 42,65% atau sepanjang 7.580 km.

Ini artinya, warisan kondisi jalan rusak berat yang diterima Mirza-Jihan lebih panjang yakni 7.580 km. Bandingkan dengan jalan kondisi baik yang cuma 4.608 km.

Berdasarkan SK Gubernur Lampung Nomor: G1434/V.O3/HK/2O23 tentang Status Ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi, terdiri dari 98 ruas jalan dengan total panjang 1.695,479 km. Jalan inilah yang menghubungkan antar 15 kabupaten/kota.

Selama empat bulan kampanye keliling Lampung dengan lebih dari 8.000 titik pertemuan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, pasangan Mirza-Jihan dalam berbagai kesempatan sudah menyadari bakal menerima 'PR' berat itu. Berat, karena terkendala masalah klasik yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tak memadai mendanai perawatan jalan sepanjang itu.

Sebagai contoh, dari total APBD Provinsi Lampung 2024 senilai Rp8,5 triliun, anggaran perbaikan jalan Provinsi Lampung pada 2024 hanya Rp475,4 miliar. Angka itu turun dari tahun sebelumnya (2023) yakni Rp750 miliar untuk memperbaiki 14 ruas jalan.

Beruntung, berkat konten jalan rusak viral di media social, membuat Presiden RI Joko Widodo melongok Lampung. Sehingga pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp800 miliar untuk memperbaiki 15 ruas jalan rusak.

Ketika Mirza-Jihan menjabat, modalnya memperbaiki infrasturktur termasuk jalan dianggarkan Rp600 miliar selama 2025. Anggaran itu tentu tak memadai menyelesaikan 'PR' kerusakan jalan di 15 kabupaten/kota.

Pasalnya, tingkat kerusakan alan di Lampung menunjukkan kesenjangan yang signifikan. Jalan provinsi memiliki kemantapan 78,67%. Sedangkan rata-rata kemantapan jalan yang jadi kewenangan kebupaten/kota hanya 47,48%.

Kondisi kerusakan inilah yang membuat Lampung menempati utudan ketiga jalan rusak secara nasional. Dikutip dari website Kementerian PUPR www.data.pu.go.id, disebutkan peringkat pertama jalan rusak ditempati Sumatera Utara sepanjang 11.099 km, disusul Nusa Tenggara Timur sepanjang 7.993 km, dan Lampung sepanjang 7.580 km.

Inilah tantangan besar yang dihadapi Mirza-Jihan. Terlebih beban Lampung sebagai gerbang Sumatera-Jawa makin besar.

Berbagai survei menjelang Pilkada 2024 tentang kondisi Lampung, selalu menempatkan masalah infratruktur yang paling wahid menjadi program gubernur. Sebuah survei yang mewawancarai 995 pemilih di Lampung misalnya, pemilih usia 35-34 tahun menempatkan infrastruktur menjadi topik penting dengan angka 38%.

Sedangkan pemilih berusia 35-44 tahun menempatkan infrastruktur jadi topik penting 25%. Bahkan, pemilih konservatif sebanyak 52% cenderung menganggap isu infratruktut lebih penting.

Belum lagi hampir tiap hari, isi konten netizen dengan berbagai aksi teatrikal di Lampung tak lepas dari kondisi jalan provinsi rusak. Sehingga tak sedikit netizen yang merasa belum merdeka, hingga menempatkan perbaikan jalan sebagai anak tiri pembangunan.

Tantangan berat lainnya, berdasarkan dokumen Renstra Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung 2Ol9-2024, permasalahan yang dihadapi yakni meningkatnya dinamika kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat.

Isu strategis pembangunan jalan yang harus dituntaskan Mirza-Jihan adalah rendahnya konektivitas wilayah barat-timur dan utara-selatan, sehingga menyebabkan disparitas perkembangan wilayah Lampung. Untuk itu, diperlukan peningkatan konektivitas berbagai pusat produksi menuju Jalan Tol Trans Sumatera atau menjadi backbone.

Kemudian, percepatan pengembangan kawasan strategis dan kawasan industry Provinsi Lampung membutuhkan dukungan penyert iaan infrastruktur jalan dan jembatan. Pemeliharaan rutin dengan sistem Unit Reaksi Cepat (URC), dan peralatan untuk pemeliharaan jalan belum memadai.

Aksesibilitas yang rendah ini menyebabkan tingginya angka kemiskinan dan biaya logistik yang tinggi akibat buruknya pelayanan transportasi. Tantangan lainnya, dukungan pembangunan infrastruktur jalan non status yang mendukung program prioritas Provinsi.

Beribu Cara Perbaikan Jalan

Sebenarnya, berbagai Langkah sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung, untuk meningkatkan kemantapan jalan, selain mengandalkan APBD. Mulai dari berutang ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), membuat komitmen dengan Pemerintah Kabupaten/kota memanfaatan dana bagi hasil (DBH) untuk perbaikan jalan provinsi di kabupten/kota, hingga menggandeng perusahaan melalui program corporate social responsibility (CSR).

Terakhir, Pemprov juga mengambil skema tunda bayar pembayaran perbaikan jalan, karena sudah didesak masyarakat. Skema ini, menurut Dosen Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung, Dr. Hery Riyanto, perlu diperkuat dengan menggunakan skala prioritas urgensi ruas jalan.

"Selain itu juga ada skema melibatkan pihak ketiga dalam pendanaan jalan. Satu bulan yang lalu pada peringatan Hari Jalan Nasional, Dinas BMBK mengajak perguruan tinggi untuk melakukan riset untuk mendapatkan jalan berkualitas dengan harga murah," kata Hery di Bandar Lampung, Selasa (14/1/2025).

Sebenarnya, kata dia, tunda bayar yang trjadi pada 2024 diakibatkan pendapatan tidak sesuai dengan anggaran. Namun karena desakan masyarakat dan pihak pemberi dan penerima pekerjaan sepakat, skema itu pun ditempuh.

Di sisi lain, pengurus Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo), Ir Napoli Situmorang, emngatakan masalah keterbatasan anggarab pemeliharaan jalan akan mengakibatkan biaya logistik tinggi. "Pemerintah harus melakukan efisiensi menggunakan dana yang terbatas," kata Napoli Situmorang.

Senada dengan Hery Riyanto, dia juga sepakat pemerintah harus membuat skala prioritas. Menentukan jalan-jalan mana saja yang menunjang kegiatan perekonomian seperti kawasan industry dan pariwisata menjadi prioritas.

Kemudian, mengajak peran serta pengusaha-pengusaha khususnya yang menggunakan jalan tersebut untuk bersama-sama melakukan pemeliharaan. Misalnya menggunakan dana CSR. Lalu, melakukan dan mengalakkan program Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Skema program CSR juga dilakukan Pemprov Lampung melalui Dinas UluBMBK. Misalnya, menggandeng PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Ulu Belu Tanggamus, memperbaiki jalan provinsi di ruas Talang Padang-Ngarip, Tanggamus, pada Oktober 2024. Melalui program Bersama Kita Benahi Jalan Rusak (Berkibar) PGE Ulu Belu merogoh kocek sekitar Rp25 miliar untuk perbaikan jalan longsor sepanjang 35 km.

Tentu 'banyak jalan menuju Roma' dalam memperbaiki jalan di Lampung sepanjang pemerintahan Mirza-Jihan yang didukung 82% persen warga Lampung, memiliki komitmen kuat mengatasinya. Pemerintahan Mirza-Jihan harus memanfaatkan modal suara perolehan Prabowo-Gibran 70% di Lampung pada Pilpres 2024 untuk mengetuk pintu APBN.

Sekali lagi, Mirza-Jihan yang mendapat legacy kuat dari Presiden Prabowo membangun Lammpung harus merebut momentum dengan menjabarkan Asta Cita ketiga Presiden yakni meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Energi muda yang dimiliki Mirza-Jihan harus jadi modal berharga.

Kuncinya, jangan sampai kehilangan momentum, karena dukungan terhadap Mirza-Jihan adalah yang tertinggi sepanjang sejarah Provinsi Lampung memilih pemimpin. Selamat bekerja! (***)

Penulis dan Editor: Amiruddin Sormin (Wartawan Utama, tinggal di Bandar Lampung)