Amiruddin Sormin. LAMPUNGPRO.CO

Tabik puunnn....

Salah satu 'PR' terbesar Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung yang tak tuntas di era kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Eva Dwiana-Deddy Amarullah, adalah persoalan banjir. Memang aneh, kota berjuluk Tapis Berseri ini, kontur daerahnya berbukit dan laut berada jauh di Bawah, tapi delapan kecamatan bisa terendam banjir bandang.

Makin aneh lagi, Ketika tahu ada delapan kecamatan selalu langganan banjir setiap musim hujan, tak ada konsep dan program mengatasinya. Padahal, pemimpin itu harus punya konsep dalam mengatasi masalah warganya.

Satu-satunya program Eva Dwiana yang katanya untuk mengatasi banjir adalah Grebek Sungai atau membersihkan kali dan gorong-gorong secara bergotong-royong. Ini menjadi program unggulan Eva Dwiana mengatasi banjir, walau hasilnya, delapan kecamatan dan ribuan warga jadi korban banjir.

Bahkan terkesan, Program Grebek Sungai yang dilakukan setiap Jumat, cuma gerakan sesaat dan show of force. Pasalnya, tak pernah tampak lagi di lapangan dan banjir tak kunjung berlalu. Padahal badai saja pasti berlalu.

Sebanyak delapan titik di Kota Bandar Lampung masuk daerah langganan banjir dan ada lima lokasi rawan tanah longsor. Titik banjir ini yaitu, Kecamatan Rajabasa meliputi Kelurahan Nunyai, Rajabasa Raya, dan Rajabasa Jaya. Kemudian Kecamatan Teluk Betung Selatan (Kelurahan Gedung Pakuon), dan Kecamatan Kedamaian.

Titik rawan banjir juga terdapat di Kecamatan Sukarame (Kelurahan Way Dadi Baru). Kemudian Kecamatan Sukabumi di Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Panjang (Kelurahan Way Lunik), Kecamatan Teluk Betung Timur (Kelurahan Sukamaju) dan Kecamatan Bumi Waras (Kelurahan Garuntang).

Sedangkan titik rawan longsor berada di lima titik yaitu di Kecamatan Panjang meliputi Kelurahan Panjang Selatan dan Kelurahan Pidada. Lalu Kecamatan Kedaton di Kelurahan Sukamenanti dan Kelurahan Surabaya, Kecamatan Tanjung Karang Pusat (Kelurahan Pasir Gintung), Kecamatan Langkapura, dan Kecamatan Teluk Betung Barat (Kelurahannya Bakung).

Masalah yang dihadapi Eva Dwiana pasca meneruskan kepemimpinan suaminya Herman HN selama dua periode, sebenarnya agak berkurang. Masalah kemacetan, walau tak benar-benar bebas macet sudah diatasi dengan pembangunan 11 flyover dan satu underpass. Tinggal masalah sampah dan banjir yang mestinya dituntaskan oleh Eva Dwiana, sebagai pelanjut Herman HN.

Andai saja, Eva Dwiana fokus mengatasi banjir dengan konsep brilian dan mencontoh kota-kota lain yang punya konsep, Eva akan dikenang sebagai wali kota penuntas banjir. Ini tiket berharga baginya untuk lanjut ke periode kedua memimpin Bandar Lampung.

Dari sisi kelembagaan, seharusnya dengan kondisi banjir yang melanda sebagian wilayah Bandar Lampung, sudah layak dibentuk lembaga setingkat badan, misalnya. Tak cukup hanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Lebih spesifik lagi Badan Penanggulanan Banjir Bandar Lampung.

Badan inilah yang mengkaji setiap permasalahan di tiap titik banjir dan memberikan solusi kepada Wali Kota. Pasalnya, masalah banjir ini, menyangkut banyak hal yang tak mungkin diselesaikan BPBD, yang personilnya lebih banyak dilatih mengatasi kebakaran ketimbang banjir.

Masalah itu antara lain mulai dari hilangnya daerah tangkapan air (cathment area), berkurangnya vegetasi, sampah, dan penyempitan daerah aliran sungai. Kemudian, masalah infrastruktur yang harus dibangun dan ditata untuk mengatasi banjir.

Setiap wilayah di delapan titik banjir itu memiliki karakteristik banjir masing-masing sehingga solusinya juga berbeda. Ada yang karena banjir kiriman seperti di Rajabasa. Ada juga karena infrastruktur gorong-gorong atau saluran air yang tak mampu menampung debit air.

Tapi dari berbagai masalah itu, paling tidak ada dua benang merah yang dapat dijadikan solusi mengatasi banjir. Pertama, dengan membangun kanal banjir yang melintasi daerah-daerah rawan banjir, sehinga mampu menampung debit air lebih banyak.

Kanal banjir ini bisa dibangun baru atau menjadikan sungai yang ada sekarang menjadi kanal banjir dengan cara memperdalam dan memperlebarnya. Ini bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung.

Solusi kedua, menyediakan pompa air banjir dengan membentuk satuan di bawah kendali Badan Penanggulangan Banjir. Pompa air ini seperti mobil pemadam kebakaran, yang sewaktu-waktu diterjunkan ke daerah rawan banjir, untuk memompa air keluar dari pemukiman warga.

Paling tidak, setiap kecamatan langganan banjir harus ada minimal dua mobil pompa air banjir disiagakan. Pemkot Bandar Lampung bisa belajar hal ini ke kota-kota besar yang sudah memakai pompa air banjir, seperti Jakarta dan Tangerang.

Sebagai salah satu warga Bandar Lampung yang jadi korban banjir, saya akan memilih siapa pun yang sanggup mengatasi banjir dan punya program brilian mengatasinya. Saya tunggu!

Salam,

Amiruddin Sormin
Wartawan Utama
Kabid Sistem Informasi dan Komunikasi Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi Lampung