Kondisi Akses Jalan Way Haru Pesisir Barat | Lampungpro.co/WARI

KRUI (Lampungpro.co): Pemkab Pesisir Barat, terus memperjuangkan akses Jalan Way Haru - Sumberrejo, Wayheni, Bangkunat, untuk segera dibangun. Pasalnya hingga saat ini, wilayah Way Haru yang dihuni ribuan penduduk belum ada fasilitas umum dan sosial lainnya.

Akses jalan masih berupa tanah yang sulit dilalui, upaya pemerintah memperjuangkannya mulai Agustus 2019. Ketika itu, Pemkab bersama Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), menandatangani perjanjian kerjasama penguatan fungsi kawasan TNBBS yang memungkinkan upaya peningkatan jalan ruas Way HeniWay Haru.

Dua bulan berjalan, tepatnya Oktober 2019, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KSDAE KLHK), Wiratno, membatalkan kerjasama berdasarkan alasan teknis. Tapi pemkab tak patah semangat, pada Juli 2021, menggelar rapat pembahasan rencana pembangunan Jalan Way Haru sembari menyurati Dirjen KSDAE KLHK.

Pada November 2021, Dirjen KSDAE KLHK Wiratno melalui suratnya menyarankan Pemkab Pesisir Barat, agar berkoordinasi dengan PT PLN UID Lampung, untuk mengajukan pembangunan jaringan listrik di TNBBS kepada menteri KLHK. Namun dalam surat itu juga, Dirjen KSDAE mengingatkan bahwa peningkatan kualitas Jalan Way Heni - Way Haru hanya selebar 2 meter sesuai peruntukkan jalan patroli.

Menyikapi saran tersebut, Pemkab menyurati Kepala Balai Besar TNBBS pada November 2021, meminta fasilitas pemanfaatan jalan dan pemasangan jaringan listrik desa menuju Way Haru. Dua kali Pemkab melayangkan surat undangan rapat pembahasan.

Setelah mendapat berbagai masukan lisan maupun tertulis pada Januari 2022, Pemkab mengajukan permohonan audiensi ke PT Adhiniaga Kreasinusa (Artha Graha Peduli), selaku pemegang ijin pengelola TNBBS di TWNC. Namun pada Februari 2022, Adhiniaga menolak audiensi dengan alasan pandemi.

Warga Way Haru Saat Melintasi Akses Jalan Berlumpur Untuk Mengirimkan Kebutuhan Pokok

Kemudian Pemkab kembali menyurati BBTNBBS dan pihak terkait, untuk membahas kerjasama terbaru. Pada Maret 2022, akhirnya rapat pembahasan berhasil dilaksanakan, dengan kesimpulan kerjasama akan diperbarui, Dirjen KSDAE memberi restu pembangunan jalan dan jaringan listrik di Kawasan TNBBS.

Pasca persetujuan itu, Bupati Agus Istiqlal menerbitkan SK tim penyusunan perjanjian kerjasama peningkatan Jalan Way Heni  Way Haru pada April 2022. Komposisi tim merupakan aparatur gabungan dari Pemkab bersama BBTNBBS.

Namun pada 14 April 2022, Kepala BBTNBBS Ismanto menyurati Bupati dan menekankan  untuk melanjutkan kerjasama, Pemkab diwajibkan melengkapi persyaratan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Diantara syarat tersebut, Pemkab wajib mengeluarkan ribuan perambah pada tiga lokasi berbeda.

Padahal sebagaimana diketahui, perambah dimaksud sebagian besar merupakan pendatang musiman, yang belum tentu memiliki legalitas sebagai warga Pesisir Barat. BBTNBBS bahkan sudah berulangkali melakukan operasi penertiban pada wilayah tersebut, melibatkan TNI Polri, tapi tidak kunjung berhasil.

Bupati Agus Istiqlal kembali menyurati KSDAE KLHK meminta waktu audiensi, juga melaporkan pembangunan jalan patroli telah dilakukan Pemkab, namun dihentikan pihak BBTNBBS dengan diputusnya kerjasama. Ada pun proses pembahasan kerjasama baru dengan BBTNBBS, dilakukan sejak 2020 - 2022.

Draft baru perjanjian kerjasama juga sudah dibuat, namun hingga kini belum disetujui dan belum ditandatangani BBTNBBS. Mei 2022, Bupati kembali menyurati KSDAE KLHK, namun belum ada kejelasan terkait rencana pembangunan fasilitas di Way Haru.

Wakil Bupati Pesisir Barat A. Zulqoini Syarif berharap, pemerintah terkait dan Artha Graha Peduli, melihat realita untuk mendukung upaya pembangunan jalan dan fasilitas umum lainnnya ke Way Haru. Perjalanan ke Way Haru sepanjang 16 Km bisa ditempuh empat jam jika musim kemarau.

Namun waktu tempuh bisa membengkak sampai sehari semalam, jika musim penghujan tiba. Penyebab molornya karena banjir dan pasang surut pantai.

Selama ini, masyarakat sekitar memanfaatkan jalan patroli milik BBTNBBS, yang tidak bisa ditingkatkan kualitasnya menjadi jalan onderlagh ataupun jalan beton, apalagi aspal. Sebab kondisi jalan tanah yang buruk, sejak lama warga menggunakan gerobak sapi sebagai moda angkutan barang. 

Akibat sering diinjak kaki sapi, kondisi badan jalan saat ini penuh lubang dan sangat sulit dilintasi kendaraan bermotor. Buruknya kondisi jalan, ditambah faktor alam yang sangat sulit diprediksi, akhirnya mencekik perekonomian warga Way Haru.

Pada musim sulit, ongkos angkut bisa tembus Rp4 ribu perkilo. Untuk urusan penerangan, isi kantong warga Way Haru juga tak kalah tercekik.

Sebagian besar warga menggunakan mesin diesel, sebagai sumber listrik mereka. Selain tinggi biaya operasional hariannya, sebab menggunakan solar yang harus didatangkan dari luar Way Haru dengan ongkos angkut selangit, mesin diesel juga butuh biaya perawatan berkala.

Enclave Way Haru dihuni sekitar 9.000 jiwa, yang tersebar di empat pekon yakni Pekon Bandar Dalom, Way Haru, Siring Gading, dan Way Tias. Sekitar 1.500 rumah tangga di Way Haru sampai hari ini, masih terus bermimpi tentang beragam bentuk kemerdekaan yang dikampanyekan Bangsa Indonesia.

Reportase : Wari