Amiruddin Sormin. LAMPUNGPRO.CO

Tabik puunnn.....!!!

Terhitung 20 Februari 2025, kepemimpinan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung resmi dijabat oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela (Mirza-Jihan) selama 2025-2030. Keduanya dilantik Presiden RI Prabowo Subianto setelah meraih perolehan suara 82% total suara sah Pilkada 27 November 2024.

Ketika mulai bertugas, bukan karpet merah yang membentang. Boleh jadi, ucapan selamat datang yang diterima kedua pemimpin milenial itu adalah, "Selamat bertugas, mulai dari minus, ya Pak." Masih mending ucapan petugas stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) saat isi BBM, "Mulai dari nol ya, Pak."

Boleh jadi juga, ketika keduanya mengucapkan sumpah dan janji, yang terbayang adalah angka-angka defisit APBD dan hutang-hutang ke pihak ketiga yang harus segera dilunasi. Semoga, keduanya tak menerima ucapan selamat seperti ini, "Selamat atas pelantikan jadi Gubernur-Wakil Gubernur 2024-2029. Mohon tagihan segera dilunasi, yaaa.. Pak"

Ini realitas yang dihadapi Mirza-Jihan. Defisit APBD Pemprov Lampung mencapai Rp1,4 triliun pada 2023. berdasarkan hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Defisit ini akibat pendapatan asli faerah (PAD) tak sesuai target dan hutang terus membengkak.

Pada 2023 di era Gubernur Arinal Djunaidi, PAD hanya terealisasi Rp3,7 triliun (78,32%) sari target yang ditetapkan Rp4,8 triliun. Sehingga terjadi gagal bayar Rp580 miliar pada 2024.

Utang Pemprov Lampung kepada pihak ketiga meningkat signifikan yakni 2021 yakni Rp76,6 miliar, naik menjadi Rp93,7 miliar di 2022 dan naik tajam menjadi Rp362 miliar (+286%) di 2023. Di sisi lain, PAD 2023 hanya mencapai Rp3,7 triliun atau 78,32% dari target Rp4,8 triliun.

Defisit dan gagal bayar ini berdampak pada ratusan proyek pembangunan terhenti. Berdasarkan LHP BPK, pada 2023 terjadi gagal bayar sebesar Rp252 miliar. Perinciannya, 209 proyek di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Rp136,7 miliar.

Kemudian, 727 proyek di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Cipta Karya (PKPCK) sebesar Rp115,6 miliar. Pada 2024, angka gagal bayar melonjak hingga Rp580 miliar. Sehingga, memengaruhi seluruh organisasi perangkat dDaerah (OPD) di Lampung.

Menurut LHP BPK RI Perwakilan Lampung per 3 Mei 2024, angka defisit mencapai Rp1,4 triliun. Defisit keuangan riil tersebut meningkat Rp859,7 miliar dibandingkan 2022 Rp548,7 miliar.

Konsekuensi dari kenaikan fantastis dalam defisit keuangan riil itu adalah peningkatan jumlah utang Pemprov Lampung kepada pihak ketiga, yakni dari Rp93,7 miliar pada 2022 menjadi Rp362 m;iar pada 2023. Jelas, deretan angka itu, membuat keduanya harus putar otak lebih kencang, tak hanya pusing tujuh keliling, tapi juga harus keliling kemana-mana untuk membereskannya.

Namun keduanya memiliki modal dukungan politik yang kuat dari masyarakat Lampung. Kemudian legacy yang kuat dari Presiden Prabowo Subianto.

Tapi bermodal itu saja tentu tidak cukup, apalagi Kabinet Merah Putih kini tengah melakukan efisiensi anggaran yang ditargetkan 44 miliar dolar AS atau Rp750 triliun. Hasil efisiensi anggaran itu akan ia gunakan untuk beberapa keperluan. Salah satunya, investasi ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Selain Danantara, hasil pemangkasan belanja kementerian dan lembaga digunakan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis. Penghematan huga dijadikan modal kerja BUMN.

Tampaknya, Langkah Prabowo melakukan efisiensi juga akan dilakukan oleh Mirza-Jihan. Sinyal itu disampaikan oleh Mirza, usai mengikuti arahan Prabowo saat pertemuan Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus) di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).

Pada kesempatan itu, Mirza menegaskan komitmennya menjalankan arahan Presiden RI Prabowo Subianto atas pentingnya efisiensi anggaran tanpa mengurangi hak masyarakat dalam pelayanan publik. Meski demikian, Mirza tetap fokus pada kepentingan petani mendapatkan pupuk dan bibit berkualitas, serta meningkatkan pelayanan publik.

Efektif dan efisien menjadi dua kata kunci Mirza-Jihan dalam menyikapi defisit APBD itu. Keduanya harus lebih ketat memeriksa anggaran agar tak lagi banyak salah sasaran.

Di era pemerintahan Arinal Djunaidi, BPK RI mencatat anggaran tidak tepat sasaran si Badan Kesbangpol Rp191 miliar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Rp1,57 miliar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Rp308 miliar, Dinas Kelautan dan Perikanan Rp39,9 miliar, Dinas Kesehatan Rp94,4 miliar, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Rp533,6 miliar, dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Rp248,7 miliar.

Itu baru contoh karena belum semua disebut disini. Tapi yang jelas, Mirza-Jihan selain efisiensi, Mirza-Jihan harus lebih ketat lagi mengawasi anggaran agar tepat sasaran. Kaji ulang APBD 2025 yang telah ketok palu, jika perlu lakukan perubahan besar-besaran pada APBD perubahan, agar benar-benar efektif dan efisien.

Kemudian, menutup kran kebocoran agar PAD yang dikumpulkan rupiah demi rupiah dari rakyat benar-benar untuk kepentingan rakyat. Jangan ulangi lagi kasus lenyapnya PAD dari BUMD yang seharusnya masuk APBD.

Dukungan dan legacy yang besar, juga mengandung makna tanggung jawab besar. Kini semua menunggu pelaksanaan tanggung jawab itu demi Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045. Selamat bertugas!

Salam,

Amiruddin Sormin
Wartawan Utama