Amiruddin Sormin. LAMPUNGPRO.CO

Agen yang jatahnya tinggi, namun minim pangkalan patut dicurigai sebagai biang keladi pelanggaran HET. Karena agenlah yang mendistribusikan ELpiji 3 Kg ke masyarakat yang seharusnya lewat pangkalan, bukan warung.

Itu sebabya, ketika Kementerian ESDM ingin mengembalikan distribusi Elpiji 3 Kg ke jalur semula yakni pangkalan, per 1 Februari 2025, yang banyak kebakaran jenggot adalah agen. Suara-suara miring lebih banyak dari para agen.

Pun ketika pemerintah ingin memperbanyak jumlah pangkalan, suara agen yang paling banyak bernada minor. Jelas, banyak 'lokak' hilang.

Negara tak boleh kalah mengurai benang kusut distribusi ngawur ini. Contohlah distribusi pupuk subsidi dan BBM subsidi. Petani yang tak masuk e-RDKK silakan beli pupuk nonsubsidi. Pemilik kendaraan yang tak punya barcode di aplilasi MyPertamina, jangan beli Pertalite, toh ada Pertamaz.

Kalau pupuk dan BBM distribusinya bisa tertutup, harusnya Elpiji 3 Kg yang juga barang subsidi juga bisa tertutup. Bukan seperti sekarang, seolah-olah tertutup, padahal di lapangan terbuka lebar. (***)

Salam,

Amiruddin Sormin
Wartawan Utama