Pemprov Lampung Saat Rakor | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai mengubah arah kerja Tim Koordinasi Inisiatif Karbon, dengan memperluas cakupannya dari semula berfokus pada karbon hutan, kini menjadi pengembangan ekosistem karbon yang mencakup sektor daratan dan pesisir.

Langkah tersebut, diarahkan untuk menjadikan perdagangan karbon sebagai peluang investasi, sekaligus sumber manfaat ekonomi bagi masyarakat Lampung.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan mengatakan, tim tersebut harus bekerja secara nyata, dan tidak berhenti sebagai tim yang hanya dibentuk melalui keputusan gubernur.

"Esensinya adalah bagaimana tim yang dibentuk ini bukan sekadar SK Gubernur, bukan sebuah dokumen, tapi benar-benar tim ini bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing," kata Marindo Kurniawan dalam rapat Tim Koordinasi Inisiatif Karbon Provinsi Lampung, Rabu (16/9/2026).

Pembahasan mengenai penguatan tim dan roadmap karbon tersebut, dilakukan Pemprov Lampung bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan Tim Inisiatif Karbon. Dalam rapat itu, disepakati pelaksanaan program mulai didorong pada 2026, tidak menunggu hingga 2027 seperti rancangan awal.

Sementara itu, Ketua Harian Tim Inisiatif Karbon Lampung, Anshori Djausal menyebutkan, perubahan cakupan diperlukan karena peluang ekonomi karbon tidak hanya terdapat di kawasan hutan. Potensi juga terdapat pada pesisir, mangrove, limbah pertanian, agroforestri, hingga berbagai aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem.

"Jadi kami akan memperluas scope-nya. Bukan hanya hutan. Perluasan tersebut, mencakup kawasan di dalam dan luar hutan, termasuk pesisir dan limbah pertanian," sebut Anshori Djausal.

Dalam roadmap yang dibahas, lanskap karbon Lampung dikelompokkan ke dalam sejumlah ekosistem. Green carbon mencakup hutan, kebun, agroforestri dan biodiversitas, sedangkan blue carbon mencakup mangrove, rawa dan sungai.

Ada pula konsep silvofishery yang menggabungkan konservasi ekosistem, dengan kegiatan budidaya seperti kepiting dan kerang serta pengembangan pariwisata.

Pemprov Lampung juga menyiapkan pemetaan potensi melalui lima koridor, di mana Koridor Lampung bagian barat antara lain diarahkan pada damar, kopi, agroforestri, hutan, dan daerah aliran sungai, sedangkan Pesawaran memiliki potensi mangrove, silvofishery, kepiting bakau dan wisata berbasis karbon. Pesisir Timur juga dinilai memiliki potensi blue carbon dan silvofishery.

Pengembangan karbon juga akan diintegrasikan dengan program prioritas Pemprov Lampung, termasuk Desaku Maju, serta agenda ekonomi biru dan ekonomi hijau. Salah satu gagasan yang dibahas adalah, pemanfaatan ruang terbuka hijau desa sebagai bagian dari pengembangan hutan desa yang dapat masuk dalam skema karbon.

Dari sisi kerja sama, Pemprov Lampung membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah pusat, akademisi, masyarakat, lembaga non pemerintah dan pihak swasta.

Tim juga tengah menjajaki sinergi dengan proyek Satu Karsa Kementerian Kehutanan RI melalui Imperative Global Project, termasuk inventarisasi dan identifikasi potensi karbon di Tulang Bawang yang pada tahap awal mencakup sekitar 20.000 hektar.

Dalam pelaksanaannya, Pemprov Lampung menilai tata kelola dan registrasi menjadi bagian penting agar potensi yang sudah ada dapat masuk ke dalam skema perdagangan karbon sesuai regulasi.

Dengan perluasan tersebut, inisiatif karbon Lampung tidak hanya diarahkan pada konservasi hutan, tetapi menjadi bagian dari pengembangan ekonomi blue green.

Pemerintah berharap, pengelolaan hutan, pesisir, mangrove, pertanian dan sumber daya alam lainnya dapat menghasilkan nilai ekonomi baru, sekaligus menjaga ekosistem dan membuka manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat Lampung. (***)

Editor : Febri Arianto