Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat menyuarakan pembenahan tata niaga singkong dalam RDP bersama Baleg DPR RI, Rabu (25/6/2025), di Jakarta | FOTO: DOK. PEMPROV LAMPUNG

Namun Gubernur Mirza menilai langkah daerah saja tak cukup. Karena itu, ia telah menyurati Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan untuk memperkuat dasar hukum penetapan harga dan pengawasan alat ukur melalui regulasi tingkat nasional.

“Kami tidak ingin konflik petani dengan pabrik terus berulang setiap panen. Dibutuhkan kebijakan yang berpihak dan berkelanjutan,” tegasnya.

Perjuangan Gubernur Mirza tak hanya soal angka dan instruksi, tapi menjangkau lebih luas: menyelamatkan mata pencaharian ratusan ribu petani singkong Lampung, menjaga keberlanjutan industri nasional, dan memastikan rantai nilai pertanian tak dikendalikan oleh praktik curang atau tekanan impor.

Usulan Gubernur Lampung diharapkan menjadi acuan bagi DPR RI dan pemerintah pusat dalam menyusun RUU Komoditas Strategis yang benar-benar memihak pada kedaulatan pangan, keadilan pasar, dan kesejahteraan petani.. (***)

Editor: Amiruddin Sormin Laporan: Tim Lampungpro.co