Pimpinan Media Muhammad Asyihin. Lampungpro.co/doc

Kasus yang menyeret nama M. Indrawan Yachya yang lolos tiga besar seleksi Direktur Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Lampung menjadi contoh menarik. Bukan semata karena siapa beliau, tetapi karena siapa yang ada di lingkar terdekatnya.

Apakah ada intervensi? Apakah ada “angin segar” yang berhembus dari ruang kekuasaan?
Jawabannya sederhana: publik tidak tahu. Dan mungkin memang tidak akan pernah benar-benar tahu.

Karena dalam urusan seperti ini, yang tahu persis barangkali hanya Tuhan bersama “tim audit abadi”-Nya, malaikat Raqib dan Atid yang mencatat tanpa perlu konferensi pers.

Namun, satu hal yang pasti: koneksi memang sering jadi jalan tol. Tapi tetap saja, kalau Tuhan tidak mengizinkan, jalan tol pun bisa macet total. Jadi, antara “orang dalam” dan “izin Tuhan”, sering kali kita bingung mana yang lebih menentukan networking atau net-working dari langit.

Penulis sendiri tidak sedang berbicara dalam ruang hampa. Meski tidak mengenal langsung Lusmeilia Afriani, setidaknya pernah bersinggungan secara tidak langsung dengan lingkaran terdekatnya. Ditambah lagi, di internal kampus, bukan rahasia umum bahwa selalu ada dua kubu: yang mengangguk dan yang mengernyit. Dari dosen fungsional hingga struktural, pro dan kontra adalah bumbu wajib dalam setiap kebijakan.

Penulis juga memiliki pengalaman pribadi yang kiranya relevan sebagai refleksi. Dalam sebuah proses seleksi jabatan di salah satu komisi organisasi pemerintah daerah yang tidak disebutkan untuk menjaga marwah Lembaga penulis pernah berada pada posisi yang, secara akademik, cukup kompetitif.

Pada tahap awal, penulis berhasil melewati tes berbasis CAT dengan hasil yang cukup baik dan berlanjut ke tahap wawancara sebagai penentu akhir. Namun dalam perjalanan menuju tahap tersebut, penulis menangkap adanya dinamika yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan hanya dengan parameter teknis semata.

Pengalaman itu kemudian memberi pemahaman bahwa dalam beberapa proses seleksi, terdapat faktor-faktor yang tidak selalu tampak di permukaan, yang oleh sebagian orang bisa dimaknai beragam. Penulis memilih melihatnya sebagai bagian dari realitas yang perlu disikapi dengan kedewasaan, sekaligus menjadi pengingat bahwa transparansi tetap menjadi elemen penting dalam menjaga kepercayaan publik.

Namun penting digarisbawahi: tulisan ini bukan untuk menghakimi apakah dalam kasus Universitas Lampung terjadi hal serupa atau tidak. Itu wilayah yang terlalu sering dipenuhi asumsi, tetapi minim pembuktian.

Penulis justru ingin mengajak publik berpindah dari “siapa orangnya” ke “apa kapasitasnya”.

Karena kalau sekadar hubungan keluarga, Indonesia ini terlalu penuh cerita serupa. Tapi jabatan Direktur rumah sakit bukanlah panggung sinetron keluarga ini soal nyawa, manajemen, dan tanggung jawab besar.

Pertanyaannya sederhana tapi krusial:
apakah secara kompetensi, pengalaman, dan rekam jejak, yang bersangkutan memang layak masuk tiga besar atau bahkan layak menjadi nomor satu?

Publik berhak bertanya. Bukan karena benci, tapi karena peduli.
Bukan karena curiga, tapi karena ingin percaya.

Lagipula, dalam setiap seleksi jabatan publik, selalu ada ruang yang disebut “tanggapan masyarakat”. Ini bukan formalitas, tapi mekanisme kontrol. Semacam “rem sosial” agar proses tidak kebablasan menjadi sekadar kelengkapan administratif.

Kalau semua sudah sesuai aturan, maka transparansi adalah cara paling elegan untuk menjawab keraguan.
Namun jika transparansi terasa kabur, jangan salahkan publik jika mulai membaca dengan “kacamata sinetron”di mana tokoh utama seringkali sudah terasa sejak episode pertama.

Akhirnya, kita hanya bisa menunggu: apakah ini akan menjadi cerita tentang profesionalisme… atau sekadar episode lain dari drama lama berjudul “orang dekat selalu dapat tempat.”

Karena di negeri ini, seleksi kadang bukan tentang siapa yang terbaik tapi siapa yang “terpilih dengan sangat tepat.”

Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis sebagai bagian dari masyarakat, yang bertujuan mendorong transparansi dan penguatan kepercayaan publik, bukan untuk menilai atau menghakimi pihak tertentu (EdAI)