Ilustrasi pabrik beras PT Wilmar Padi Indonesia Serang. LAMPUNGPRO.CO/DOK. WILMAR

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Gonjang-ganjing persaingan mendapatkan gabah di Lampung, khususnya di sentra produksi gabah Lampung seperti Lampung Selatan membuat pengusaha penggilingan padi meradang. Sejumlah pengusaha penggilingan padi di Kabupaten Lampung Selatan, mengeluhkan harga gabah yang cenderung tinggi dan tidak stabil. 

Dua tahun ini para pengusaha penggilingan padi di Kabupaten Lampung Selatan kesulitan mendapatkan gabah dari petani. Hal tersebut dirasakan setelah agen padi industri besar dari Pulau Jawa masuk ke petani dan menawarkan dengan harga di atas harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditentukan Bulog. 

Menurut Abdul Kholik, pengusaha gilingan padi, kini harga gabah dari petani ke pengusaha kecil tidak beraturan. "Masih tinggi, yang basah masih kisaran harga kalau lokal Rp5.500 dan kalau kering Rp6.300 sampai dengan Rp6.700 per kg," kata Abdul Kholik.

Salah satu perusahaan besar yang disebutkan ikut membeli gabah dari Lampung yakni PT Wilmar Padi Indonesia (WPI) Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Menurut Kepala Pembelian Bahan Baku PT WPI, Kevin Sudjono, selama musim tanam (MT) satu dari Januari-Mei 2023, PT WPI menyerap 2% dari total produksi panen di Lampung.

"Sejak Januari 2023, PT WPI tidak membeli gabah dari Lampung Selatan. Perusahaan mulai membeli di Lampung sejak April 2022," kata Kevin Sudjono, menjawab konfirmasi Lampungpro.co, Senin (22/5/2023).

Dia mengatakan, PT WPI bekerjasama dengan penggilingan padi Lampung melalui Mill Engagement Program (MEP). "Dalam program ini, perusahaan memberikan pembinaan. Di antaranya mengenai peningkatan kualitas dan rendemen. Hingga kini ada 10 penggilingan dan akan bertambah," kata Kevin.

Larinya gabah keluar Lampung, menurut Ketua Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Lampung, Midi Iswanto, melabrak Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Distribusi Gabah Lampung. Sayangnya, kata Midi, payung hukum itu belum mampu membendung arus keluar gabah dari Lampung, karena tidak ada penindakan di lapangan. 

KLIK BERITA SEBELUMNYA: Perusahaan Besar Masuk, Pengusaha Penggilingan Padi di Lampung Selatan Terancam Gulung Tikar, ini Masalahnya

Padahal, kata Midi yang ikut menggodok Perda itu selaku Anggota DPRD Provinsi Lampung, awal penerbitannya untuk menahan agar produksi gabah Lampung yang mencapai 2,6 juta ton pada 2022, bisa diolah di Lampung untuk memberikan nilai tambah. "Sehingga yang keluar Lampung beras, bukan gabah. Kenyataannya Perda itu belum berfungsi dan tak berdaya membendung gabah keluar Lampung," kata Midi Iswanto saat dialog podcast Lampungpro Podcafe, di Kantor Redaksi Lampungpro.co, Minggu (21/5/2023). 

Pembeli Luar Mulai Angkat Tangan 

Pengamatan di lapangan, pembeli dari luar Lampung Selatan selama beberapa waktu terakhir menjelang musim panen sebenarnya tidak mampu lagi membeli gabah kering panen (GKP) karena harga jual terlalu tinggi. Kini, harga rata-rata GKP petani di kawasan tersebut Rp5.800 per kg dan harga di pabrik Rp6.100 per kg. Harga tersebut juga sama dengan harga di pabrik luar daerah. 

Supplier gabah di Lampung Selatan, Rayon Timur, mengatakan,dampak tingginya harga menyebabkan pembeli  luar daerah memilih mundur karena tidak masuk  harga jual beras di pasaran sebesar Rp10.700 per kg. Supplier di Lampung memilih memasok ke pabrik penggilingan setempat karena harganya sama dengan pabrik di luar daerah dan ongkos kirimnya lebih murah. 

Sebagai gambaran, ongkos kirim ke Serang saat ini mencapai Rp3 juta per mobil. Sedangkan biaya kirim ke Metro hanya Rp1,3 juta per mobil. Hal itu menyebabkan gabah dari Lampung Selatan lebih banyak dibeli supplier lokal. "Tidak hanya satu-dua pembeli dari luar daerah yang tidak mampu menyerap, hampir semua mengalami hal yang sama," kata Rayon Timur, Senin (22/5/2023).

KLIK DAN BACA BERITA SEBELUMNYA: Perda Distribusi Gabah Lampung Tumpul, Perusahaan Penggilingan Padi Diambang Kebangkrutan

Lampung Selatan kini menjadi incaran supplier lokal dan luar daerah untuk membeli gabah petani karena menjadi daerah terakhir yang panen pada musim tanam ini. Selain itu ada beberapa wilayah di Lampung dan luar daerah yang mengalami gagal panen. 

Hasil gabah Lampung Selatan juga disebut sangat baik sehingga disukai pasar. Tidak hanya saat ini, wilayah tersebut sebenarnya sejak lama menjadi daerah penyuplai beras ke berbagai daerah, seperti Karawang, Indramayu, Cirebon,  Subang, Cianjur, Serang, Balaraja, hingga Medan. "Daerah ini sudah lama menjadi zona perang. Meskipun tidak ada perusahaan masuk ke sini, harga tinggi sejak dari dulu," ujar dia. 

Akibat harga tinggi tersebut, Rayon harus membeli gabah harus membeli ke daerah lain, termasuk Jawa Barat.  Dia berharap ada cross check dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah sehingga dapat mengetahui kondisi di lapangan sebenarnya. Jangan sampai petani menjadi korban jika harga jatuh saat panen. 

Dia menduga ada upaya provokasi agar pembeli luar daerah tidak dapat masuk ke Lampung dengan tujuan mengurangi persaingan. "Meskipun tidak ada perusahaan masuk ke sini, harga sudah tinggi sejak dari dulu," ujar dia. 

Meski demikian, di satu sisi dia mengapresiasi harga yang sedang tinggi karena selama ini harga sering ditekan tengkulak akibat kurangnya pilihan akses pasar. Akibatnya keuntungan tidak banyak dinikmati petani.  

Suplier lainnya, H Bashori menjelaskan, dari hasil pengamata lapangan penggilingan padi di Lampung Tengah, Lampung Timur dan Metro masih beroperasi. Dia mencontohkan salah satu penggilingan di Metro masih menerima setoran hingga 60 mobil per hari. "Ini masih satu penggilingan ya. Semua penggilingan di Metro masih jalan," kata H Bashori. 

Dia menilai, petani harus mendapatkan harga beli yang wajar agar mereka dapat menutupi modal dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Harga GKP Rp5.500-Rp 5.800 per kg saat ini dinilai tepat agar mereka ikut menikmati keuntungan. "Kalau harga di bawah itu, petani tetap menanam tapi mereka mungkin akan terlilit hutang karena modal dan kebutuhan hidupnya tidak tercukupi," ujar Bashori. (***)

Editor: Amiruddin Sormin