Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, S.Pd., M.M., saat meninjau sekolah yang mendapatkan revitalisasi | LAMPUNGPRO.CO/

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Kebijakan pemberian hibah dana dan aset kepada perguruan tinggi serta lembaga vertikal oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung menuai kritik.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menilai arah kebijakan tersebut perlu dievaluasi, terutama di tengah masih banyaknya persoalan mendasar di sektor pendidikan dasar.

Menurut Asroni, prioritas pembangunan seharusnya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anak di tingkat PAUD, SD, hingga SMP yang menjadi kewenangan langsung pemerintah kota.

“Seharusnya pembangunan sekolah bagi anak-anak kota ini menjadi prioritas utama. Jangan sampai anggaran besar justru dialihkan ke sektor lain, sementara kebutuhan dasar pendidikan masih banyak yang belum terpenuhi,” ujar Asroni, dalam rilisnya Sabtu (18/4/2026).

Asroni menegaskan, alokasi puluhan miliar rupiah untuk hibah ke perguruan tinggi perlu dikaji ulang. Pasalnya, masih terdapat wilayah di Bandar Lampung yang kekurangan fasilitas pendidikan, bahkan untuk jenjang paling dasar.

Salah satu contoh yang disorot adalah Kelurahan Kedaung. Kawasan padat penduduk itu disebut belum memiliki infrastruktur sekolah dasar yang memadai, sehingga akses pendidikan bagi anak-anak setempat menjadi terbatas.

“Kedaung ini wilayah padat, tapi akses ke sekolah dasar masih minim. Ini harus jadi perhatian serius. Jangan sampai anak-anak kesulitan mendapatkan pendidikan hanya karena fasilitasnya tidak tersedia,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Komisi IV DPRD telah mengusulkan pembangunan satu unit sekolah dasar baru di wilayah tersebut. Usulan itu, menurut Asroni, sudah dikomunikasikan dengan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.

“Kami sudah berkoordinasi. Lahannya sedang disiapkan. Tinggal bagaimana komitmen pemerintah kota untuk memasukkan pembangunan ini sebagai prioritas,” kata Asroni Paslah.

Di tengah dorongan pembangunan infrastruktur, DPRD juga menyoroti beban biaya pendidikan yang masih dirasakan masyarakat, khususnya di tingkat SMP.

Asroni mendorong penghapusan pungutan uang komite sekolah yang selama ini menjadi keluhan orang tua siswa.

Menurutnya, jika pungutan tersebut dihapus, maka pemerintah harus hadir dengan skema pembiayaan alternatif agar operasional sekolah tetap berjalan optimal.

“Kalau komite dihapus, harus ada pengganti. Jangan sampai sekolah kekurangan anggaran operasional,” ujarnya.

Asroni menjelaskan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat saat ini berkisar Rp1,3 juta per siswa per tahun. Sementara kebutuhan ideal operasional sekolah diperkirakan mencapai Rp2 juta per siswa per tahun.

Artinya, terdapat selisih yang harus ditanggung pemerintah daerah melalui skema Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

“Pemkot harus menyiapkan BOSDA sebagai penopang. Ini penting agar kualitas pendidikan tetap terjaga tanpa membebani orang tua siswa,” kata Asroni.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Mulyadi Syukri, menyatakan bahwa skema BOSDA telah mulai disiapkan pada tahun ini.

Menurutnya, anggaran BOSDA sudah dibahas bersama DPRD dalam rapat kerja, sebagai bagian dari kebijakan penghapusan uang komite di tingkat SMP.

“Uang komite sudah dihapuskan. Pemerintah kota telah menyiapkan BOSDA sebagai penggantinya,” jelas Mulyadi.

Meski demikian, langkah tersebut tetap memunculkan pertanyaan publik apakah alokasi anggaran pendidikan sudah benar-benar berpihak pada kebutuhan paling mendasar?

DPRD menegaskan akan terus mengawal kebijakan ini, agar anggaran pendidikan benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat bukan sekadar memenuhi program administratif tanpa dampak langsung. (***)
Editor : Sandy,