Ketua Komisi III Kota Bandar Lampung, Agus Djumadi, A.Md. | LAMPUNGPRO.CO

“Perbaikan drainase ini bertujuan agar air lindi tidak lagi masuk ke pemukiman, tetapi mengalir sesuai jalurnya ke penampungan,” jelas Agus.

Upaya tersebut dipastikan akan berlanjut pada tahun 2026. Pemerintah daerah ditargetkan mampu menata ulang sistem aliran air lindi sehingga dampaknya terhadap lingkungan dan lahan warga dapat diminimalisir.

Tak hanya soal drainase, Komisi III DPRD juga menyoroti sistem pengelolaan sampah di TPA Bakung yang dinilai sudah tidak relevan. Agus menyebut, pola open dumping harus segera ditinggalkan dan digantikan dengan sistem yang lebih ramah lingkungan.

“Secara bertahap, DLH sudah mulai beralih dari open dumping ke controlled landfill atau sanitary landfill,” katanya.

Perubahan sistem tersebut, lanjut Agus, juga telah masuk dalam perencanaan anggaran 2026, termasuk pengadaan geomembran untuk meningkatkan pengelolaan sampah agar lebih terkendali dan tidak mencemari lingkungan.

DPRD, kata Agus, akan terus melakukan pengawasan secara rutin terhadap pengelolaan TPA Bakung. Ia mengingatkan, persoalan air lindi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut hingga menjadi “bom waktu” bagi masyarakat.

Selain itu, DPRD juga menaruh harapan pada realisasi pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) regional yang digagas Pemerintah Provinsi Lampung bersama sejumlah daerah, seperti Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Metro.