BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) menilai Pemerintah Provinsi Lampung berhasil mengantisipasi potensi konflik sosial dengan menjalin sinergitas kemitraan lintas lembaga. Menurut Asisten Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kemen Polhukam, Brigjen Bambang Sugeng, keberhasilan itu berkat Tim Terpadu Provinsi Lampung.

Rapat koordinasi yang diikuti unsur Polda, Kejaksaan Tinggi, Korem 043 Gatam, perwakilan Lampung Timur, Mesuji, dan Lampung Tengah dan dinas/instansi Pemerintah Provinsi Lampung itu, juga menghasilkan sejumlah rekomendasi. Aspirasinya, Kementerian Dalam Negeri diharapkan segera menerbitkan peraturan batas wilayah yang diusulkan Pemerintah Provinsi Lampung.

Perbatasan tersebut yakni antara Tanggamus dan Pringsewu, Pringsewu dan Pesawaran, Pesawaran dan Lampung Selatan, serta Lampung Barat dan Pesisir Barat. Selain itu, beberapa rekomendasi terkait memaksimalkan penanganan dan antisipasi konflik sosial di Lampung. (PRO1)