Gubernur Lampung Saat Meninjau Dapur SPPG di Rajabasa | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meninjau Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rajabasa Musi Raya, Bandar Lampung, yang menyuplai makan bergizi gratis (MBG) di sekitar Rajabasa pada Kamis (2/10/2025).

Peninjauan tersebut, dilakukan untuk memastikan seluruh Dapur SPPG di Lampung, dapat menjalankan protokol keamanan pangan sesuai standar yang berlaku.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Mirza menyoroti pentingnya kepatuhan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) di seluruh Dapur SPPG, agar tidak terjadi kejadian luar biasa (KLB) yang membahayakan penerima manfaat.

Menurutnya, selama tujuh bulan pertama program ini berjalan, tidak ada laporan KLB meski jutaan porsi makanan bergizi telah disalurkan ke anak-anak diseluruh pelosok Lampung.

"Selama tujuh bulan sebelumnya tidak ada kejadian, ini membuktikan protokol MBG dan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dijalankan dengan baik dapat mencegah masalah," kata Rahmat Mirzani Djausal.

Namun pada Agustus hingga September 2025 ini, pihaknya mencatat ada tujuh kejadian luar biasa, yang sebagian besar terjadi di dapur-dapur baru yang belum sepenuhnya menjalankan SOP.

Menurut Gubernur, temuan ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan gizi. Ia menegaskan, masalah bukan terletak pada sistem atau mekanisme program, melainkan pada kedisiplinan pelaksana di lapangan yang tidak konsisten mengikuti protokol yang telah ditetapkan.

"Kami ingin menekankan, yang salah bukan dapurnya atau sistemnya. Selama protokol dijalankan dengan tepat, program ini aman, ini terjadi karena ada prosedur yang dilanggar atau tidak dilakukan dengan sempurna," tegas Rahmat Mirzani Djausal.

Peninjauan ini juga dihadiri Kepala SPPG Rajabasa Musi Raya, Lucyani Putri Wulandari, Kasubbag TU KPPG BGN Fitra Alfarizi, serta sejumlah pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup, BP POM, dan Dinas Kesehatan. Kehadiran mereka untuk memastikan keamanan pangan, proses sertifikasi, hingga pengawasan kualitas air dan bahan baku berjalan sesuai ketentuan.

Gubernur Mirza menyebut, pemerintah daerah akan memperkuat kerja sama lintas instansi untuk mengawasi seluruh dapur SPPG di Lampung. Ia pun meminta pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa, agar ikut memantau pelaksanaan SOP, agar pelayanan gizi tetap aman bagi penerima manfaat.

Dalam peninjauan, Gubernur juga menyoroti pengelolaan bahan baku, di mana menurut laporan lapangan, bahan baku tidak pernah disimpan lebih dari dua hari. Namun kesalahan masih dapat terjadi karena cara penyimpanan yang tidak tepat.

Untuk itu, Gubernur Lampung meminta BPPOM agar melakukan pengecekan berlapis disetiap tahap, mulai dari penerimaan bahan baku, proses penyimpanan, pemotongan, hingga penyajian.

"Di dapur Rajabasa ini, proses memasak sudah ditangani chef bersertifikat, tapi kami belum tahu apakah semua dapur sudah demikian. Kami minta BPPOM mengecek keseluruhan, termasuk filter kontrol di setiap tahap pengolahan, hika protokol ini dijaga, InsyaAllah tidak akan ada masalah," sebut Gubernur Lampung.

Selain meninjau dapur dan distribusi MBG, melalui Dinas Lingkungan Hidup, Gubernur Lampung juga melakukan pengecekan langsung terhadap kualitas air dan fasilitas pengolahan limbah di SPPG Rajabasa.

Dari hasil pengecekan diketahui kulitas air di SPPG Rajabasa Musi Raya telah memenuhi standar. Sementara untuk limbah makanan yang dihasilkan dapur tersebut, diolah menjadi pupuk organik cair, yang kemudian akan dibagikan kepada warga sekitar untuk tanaman pekarangan seperti cabai dan sayuran.

Menurut Gubernur, program pengolahan limbah ini menjadi bagian dari konsep circular economy. Pupuk organik cair yang dihasilkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk bertani, dan hasil pertanian tersebut dapat kembali disalurkan ke dapur SPPG sebagai bahan baku.

Gubernur juga mengapresiasi inisiatif Dinas Lingkungan Hidup, yang memprakarsai pengolahan limbah menjadi pupuk organik. Ia menilai, program ini akan memberi manfaat ganda bagi masyarakat, sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan.

Sementara itu, Kepala Dapur SPPG Rajabasa Musi Raya, Lucyani Putri Wulandari menambahkan, pihaknya sangat ketat menjaga kualitas bahan baku, bahkan ia pernah tiga kali menolak bahan baku yang dikirim pemasok karena tidak sesuai standar.

Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung ini menunjukkan komitmen serius untuk menjaga keamanan pangan dalam program MBG, sekaligus mengoptimalkan manfaat lingkungan melalui pengolahan limbah.

Jika pengawasan protokol terus diperketat dan konsep circular economy berjalan, maka program pelayanan gizi di Lampung diperkirakan akan lebih berkelanjutan, dan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. (***)

Editor : Febri Arianto